 |
| Suasana Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (9/4/2026) di Aula Bappedalitbang. Ist |
BATUSANGKAR, TANAH DATAR, KITAPUNYA.ID–Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari 4,26 persen pada 2024 menjadi 3,59 persen pada 2025.
Ini menunjukan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis (9/4/2026) di Aula Bappedalitbang.
“Persentase penduduk miskin Tanah Datar tahun 2025 tercatat 3,59 persen, turun 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,26 persen,” ujar Wabup.
Ia menyebutkan, capaian tersebut menempatkan Tanah Datar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah penduduk miskin juga turun dari sekitar 15 ribu jiwa pada 2024 menjadi 12.557 jiwa pada 2025. Meski demikian, Ahmad Fadly mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena.
“Penurunan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat kita jumawa. Apalagi penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus mewaspadai ketergantungan pada program bantuan sosial. Jika penurunan kemiskinan terlalu bergantung pada bantuan, maka ketika anggaran berkurang, angka kemiskinan berpotensi kembali meningkat.
Karena itu, menurutnya perlu inovasi dan langkah strategis untuk memperkuat program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat.
Wabup juga mengingatkan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian, antara lain ketepatan sasaran program, rendahnya efektivitas perencanaan, belum optimalnya integrasi program antar perangkat daerah, tingginya ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, serta pemanfaatan data yang belum terintegrasi secara maksimal.
Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2026 difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta menanggulangi kantong-kantong kemiskinan secara terfokus berbasis wilayah dan keluarga sasaran.
“OPD diminta bekerja secara terpadu, bukan sektoral. Gunakan satu data kemiskinan sebagai dasar intervensi, hindari tumpang tindih program, fokus pada hasil nyata, serta perkuat peran camat dan wali nagari sebagai ujung tombak di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Datar Adriyanti Rustam menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan Tanah Datar sebesar 3,59 persen tidak hanya terendah di Sumatera Barat, tetapi juga lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional.
“Angka kemiskinan Tanah Datar berada di 3,59 persen, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,57 persen dan nasional sebesar 9,03 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat enam prioritas strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2026, yakni penguatan data dan DTSEN, konvergensi kemiskinan ekstrem, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kelembagaan.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor. Dengan data yang akurat dan program terintegrasi, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi tersebut juga diisi pemaparan dari Kepala Dinas Sosial PPA, Kepala Dinas Pertanian, serta Dinas PUPR, sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. (Wied)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna