 |
| DPRD Sumbar Dorong RKPD 2027 Lebih Responsif |
PADANG, KITAPUNYA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan keseriusannya dalam mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dokumen tersebut diharapkan tetap peka terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran serta besarnya tuntutan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Ia menilai setiap program harus memiliki dampak nyata, terutama dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana serta memperkuat sektor perekonomian.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027 di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (8/4).
Menurut Muhidi, penyusunan RKPD kali ini menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut dipengaruhi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global serta situasi geopolitik. Dampaknya, kemampuan keuangan daerah ikut tertekan sehingga diperlukan kebijakan yang lebih selektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi tahun 2025 juga sangat besar. Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, sementara kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun.
Muhidi menekankan pentingnya langkah inovatif serta kerja sama lintas sektor agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. DPRD juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, fungsi pengawasan akan terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut tahun 2027 sebagai momen penting untuk mendorong pola pembangunan yang lebih kolaboratif. Dengan semangat “Serempak Bergerak”, pemerintah provinsi menargetkan investasi sebesar Rp13,3 triliun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Mahyeldi mengakui bahwa kondisi ekonomi daerah saat ini masih terdampak bencana hidrometeorologi. Beberapa wilayah seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman menjadi daerah yang paling merasakan dampaknya, padahal wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Meski demikian, sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di atas rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan di masa mendatang.
Untuk mendukung target tersebut, Mahyeldi meminta para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota agar mampu berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang responsif terhadap peluang investasi. Ia juga menekankan pentingnya kepastian tata ruang serta kesiapan lahan sebagai daya tarik bagi investor.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa terdapat empat sektor utama yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, yakni infrastruktur konektivitas, kemaritiman, energi terbarukan, serta pariwisata berkualitas.
Sejumlah proyek strategis pun menjadi prioritas, di antaranya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, pengembangan energi terbarukan di kawasan Ganggo Mudiak, serta pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia menegaskan bahwa pendekatan investasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan membuka lapangan pekerjaan secara luas.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi risiko perubahan iklim, termasuk fenomena cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada 2026. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Sumatera Barat.
Dengan berbagai tantangan tersebut, penyusunan RKPD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.(def*)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna