JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi industri pertambangan merupakan harga mati untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi BUMN tambang, termasuk Inalum, Antam, Bukit Asam, dan PT Timah, di Jakarta, Senin (30/3).
Dalam rapat evaluasi kinerja dan pembahasan roadmap masa depan tersebut, Nevi menyoroti besarnya peluang Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok logam dan mineral strategis dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi besar tersebut tidak akan berarti tanpa kemandirian bahan baku.
Kurangi Ketergantungan Impor Bahan Baku
Legislator asal Sumatera Barat II ini memberikan catatan khusus mengenai ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti alumina. Menurutnya, integrasi industri dari hulu ke hilir harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di pasar global.
"Penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan mengejar angka produksi. Harus didukung oleh ketahanan energi, efisiensi biaya yang nyata, serta mitigasi risiko geopolitik yang komprehensif. Kita harus berdaulat di tanah sendiri," tegas Nevi.
Sinergi Energi dan Tata Kelola Transparan
Nevi juga mendesak BUMN tambang untuk memperkuat sinergi antar-perusahaan plat merah, terutama dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif. Hal ini dinilai krusial untuk menghadapi volatilitas harga energi dan biaya logistik global yang kerap menggerus margin keuntungan industri aluminium dan mineral.
Di sisi lain, aspek Good Corporate Governance (GCG) menjadi poin yang ditekankan Nevi sebagai fondasi keberlanjutan. Ia meminta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap investasi besar agar manfaatnya benar-benar dirasakan jangka panjang oleh negara dan masyarakat.
Perangi Tambang Ilegal
Tak hanya soal bisnis, Nevi juga menyentuh isu sensitif mengenai maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga merusak stabilitas pasar dan ekosistem lingkungan.
"Penguatan pengawasan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) harus dilakukan secara tegas. Kita butuh ekosistem pertambangan yang sehat melalui kemitraan yang kuat dengan masyarakat lokal," imbuhnya.
Sebagai penutup, politisi PKS ini mengingatkan agar momentum harga komoditas global saat ini dimanfaatkan dengan bijak. "Gunakan momentum ini bukan untuk ekspansi jangka pendek semata, melainkan untuk memperkuat fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di kancah internasional," pungkas Nevi Zuairina.
0 Komentar
silakan komentar yang berguna