 |
| Pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Dibagi Jadi 2 Segmen |
PADANG PANJANG, KITAPUNYA.ID– Pemerintah terus membahas kelanjutan pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru, khususnya seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi.
Pembahasan terbaru digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Padang Panjang.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan proyek tol ini direncanakan dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama, Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang, memiliki panjang 20,3 kilometer, sementara segmen kedua, Bukittinggi–Padang Panjang, sepanjang 19,71 kilometer.
Setiap segmen akan dilengkapi satu simpang susun untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Total biaya pembangunan kedua seksi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun.
“Perencanaan akan menyesuaikan kondisi medan yang cukup kompleks,” ujar Mahyeldi usai rapat di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pada segmen Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang, direncanakan dibangun dua terowongan dengan panjang total 5,85 kilometer; terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua 0,35 kilometer. Sistem konstruksi pada trase ini menggunakan skema kombinasi: 4,45 kilometer at grade (di atas tanah), 10 kilometer jembatan, dan sisanya terowongan.
Sementara segmen Bukittinggi–Padang Panjang direncanakan menggunakan skema at grade sepanjang 17 kilometer dan 2,71 kilometer jembatan. Mahyeldi menekankan, karakter medan yang kompleks menuntut survei dan analisis mendalam sebagai dasar perencanaan.
“Survei topografi telah selesai, dan tahap berikutnya adalah survei geoteknik melalui pengeboran vertikal, yang dijadwalkan antara pertengahan Februari hingga awal Mei 2026,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, kegiatan survei baru bisa dilaksanakan setelah izin memasuki kawasan hutan lindung diterbitkan oleh Kementerian terkait.
Untuk mempercepat pembangunan tol, Mahyeldi berharap adanya dukungan penuh dari seluruh sektor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, khususnya terkait proses pembebasan lahan.
Rapat pembahasan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, pejabat Kementerian Kehutanan RI, Dirut Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.(def*)
0 Comments