Meutya Hafid : Humas Pemerintah Wajib Cepat, Tepat, dan Kolaboratif



JAKARTA, KITAPUNYA.ID– Di tengah arus informasi yang bergerak masif, kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi taruhan reputasi negara. 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa Humas Pemerintah harus bertransformasi menjadi garda terdepan yang sigap dalam membendung disinformasi di ruang digital.

Hal tersebut ditegaskan Meutya dalam forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Forum ini dihadiri oleh para praktisi humas dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.

Kecepatan dan Ketepatan

Meutya menyatakan bahwa di era digital saat ini, pemerintah tidak boleh lagi terjebak dalam birokrasi komunikasi yang lambat. Celah waktu yang kosong akibat keterlambatan narasi resmi akan sangat mudah diisi oleh informasi palsu (hoaks).

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika kita terlambat, ruang kosong itu akan langsung dipenuhi disinformasi. Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat menjadi bias dan tidak akurat,” tegas Meutya Hafid.

Menkomdigi juga mengubah paradigma keberhasilan humas. Baginya, kinerja humas tidak lagi diukur dari seberapa banyak rilis yang diproduksi atau seberapa indah desain konten yang dibuat, melainkan dari sejauh mana pesan tersebut benar-benar dipahami dan dipercaya oleh publik.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Jika informasi akurat kita tenggelam oleh bisingnya disinformasi, maka ada yang salah dengan strategi komunikasi kita,” ujarnya secara lugas.

Lawan Jejaring Disinformasi dengan Kolaborasi 

Menyadari bahwa disinformasi saat ini bekerja secara kolektif dan sistematis, Meutya mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menanggalkan ego sektoral. Ia mendorong pembentukan jejaring komunikasi lintas lembaga yang kuat melalui saling berbagi data dan penguatan narasi bersama.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital ini,” imbuh Meutya.


Data Sebagai Fondasi Utama Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya konsolidasi data internal. Tanpa dukungan "Bank Data" yang siap saji, mustahil bagi humas untuk merespons isu strategis dengan sigap. Menurutnya, humas tidak boleh lagi baru mulai mengumpulkan data saat krisis atau isu sudah meledak di media sosial.


Menutup arahannya, Menkomdigi mengajak seluruh insan humas untuk menjaga kekompakan dalam "Satu Narasi membangun Negeri". Meskipun setiap lembaga memiliki gaya komunikasi yang berbeda, arah dan tujuannya harus tetap selaras demi kepentingan nasional.


“Mari kita sampaikan kebijakan pemerintah dengan beragam suara dan gaya, namun tetap dengan satu arah yang sama. Peran humas hari ini sangat strategis—tidak ringan, namun harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.



0 Comments