Kendala Laptop Hambat Data Kemiskinan, Iqra Chissa Siap Perjuangkan Digitalisasi PSM Balai Gadang

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, menggelar reses di Kantor Lurah Balai Gadang, Rabu (4/2/2026). Ist

PADANG, KITAPUNYA.ID – Peran vital Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai ujung tombak pendataan bantuan pemerintah di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, ternyata masih terganjal keterbatasan fasilitas. Ketiadaan perangkat laptop menjadi penghambat utama dalam prosesinput data warga calon penerima bantuan sosial.

Fakta ini terungkap saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, menggelar reses di Kantor Lurah Balai Gadang, Rabu (4/2/2026). Dalam dialog hangat bersama warga Dapil I Kota Padang tersebut, para pejuang sosial ini menumpahkan keluh kesahnya.

Harapan Garda Terdepan Sosial

Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi, menjelaskan bahwa tugas mereka mencakup verifikasi dan validasi data krusial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan pendidikan.

“Agar entri data cepat dan tepat sasaran, kami sangat butuh laptop. Saat ini kami belum memilikinya, sehingga mobilitas data terhambat. Kami juga berharap ada dukungan dana transportasi dan seragam kerja bagi lima petugas kami yang setiap hari turun ke lapangan dengan medan yang cukup luas,” ujar Opi.

Selain fasilitas fisik, PSM juga mendorong adanya sosialisasi rutin. Banyak warga yang masih bingung mengenai jenis bantuan yang tersedia dan prosedur pengajuannya, sehingga edukasi langsung ke masyarakat menjadi sangat mendesak.

Prioritas Pendidikan: Penambahan SMP di Balai Gadang

Tak hanya soal data sosial, aspirasi masyarakat juga mengerucut pada sektor pendidikan. Mengingat lonjakan populasi di Balai Gadang, warga mendesak penambahan gedung sekolah baru, khususnya tingkat SMP.

Merespons hal tersebut, Iqra Chissa menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI.

“Balai Gadang sudah sangat padat. Kasihan anak-anak kita harus bersekolah jauh keluar wilayah, terutama mereka dari keluarga kurang mampu. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Fraksi Golkar di DPRD Kota Padang agar penambahan SMP ini masuk dalam skala prioritas pembangunan,” tegas Iqra.

Komitmen Pengawalan Aspirasi

Iqra Chissa mencatat seluruh poin masukan, termasuk pembangunan jalan usaha tani bagi para petani setempat. Ia membagi skema tindak lanjut berdasarkan kewenangan pemerintahan:

Kewenangan Provinsi: Akan diperjuangkan melalui APBD Sumatera Barat Tahun 2027.

Kewenangan Kota: Berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Padang untuk solusi cepat terkait fasilitas kelurahan dan sekolah.

“Tugas kami adalah memastikan aspirasi ini tidak hanya berhenti di catatan reses, tapi menjelma menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh warga Balai Gadang,” pungkas Iqra Chissa.

Reses ini turut dihadiri oleh pihak kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta pemuda, yang sepakat bahwa digitalisasi pendataan dan pemerataan pendidikan adalah kunci kesejahteraan di Koto Tangah. (*)