Dorong Ekonomi Rakyat, Nanda Satria Perjuangkan Kenaikan Bantuan Modal UMKM Jadi Rp4 Juta

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria. saat berdialog dengan warga pelaku usaha di Padang. Ist

PADANG – Langkah konkret dalam menjaga stabilitas usaha masyarakat terus dikawal oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria. Politisi muda ini berkomitmen untuk memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 100 persen, dari semula Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

Komitmen tersebut ditegaskan Nanda Satria usai menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026). Menurutnya, penguatan modal adalah fondasi utama agar pelaku usaha lokal tidak hanya sekadar bertahan, tapi mampu berkembang.

Solusi Agar UMKM Terlepas dari Jeratan Pinjaman Berbunga

Berdasarkan temuan di lapangan, bantuan modal yang selama ini disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp2 juta dinilai sudah tidak relevan dengan biaya operasional saat ini.

“Bantuan yang diterima saat ini relatif kecil sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha secara menyeluruh. Akibatnya, banyak pelaku UMKM kita yang masih terjepit dan terpaksa mengambil pinjaman berbunga tinggi dari lembaga pembiayaan tidak resmi,” ujar Nanda.

Sebagai langkah strategis, Nanda akan mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun ini agar kenaikan bantuan modal minimal menjadi Rp4 juta dapat segera terealisasi.

Sinergi dengan Program "Koperasi Merah Putih" Presiden

Tak hanya soal modal perorangan, Nanda Satria juga mengajak masyarakat untuk mulai membentuk kelompok usaha dalam wadah Koperasi. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui program penguatan Koperasi Merah Putih.

Menurut Nanda, peluang bantuan untuk koperasi jauh lebih besar dan berdampak luas.

Nilai Bantuan: Bisa mencapai lebih dari Rp100 juta.

Bentuk Bantuan: Penyaluran aset pendukung produksi atau alat usaha.

Tujuan: Menciptakan pemerataan ekonomi dan ruang penghasilan bersama bagi masyarakat.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden. Dengan koperasi, posisi tawar ekonomi warga menjadi lebih kuat dan akses bantuan dari pemerintah provinsi pun terbuka lebih lebar,” tuturnya.

Kawal Seluruh Aspirasi Warga Kuranji

Dalam reses yang dihadiri lurah, tokoh masyarakat, hingga pemuda setempat tersebut, Nanda juga mencatat berbagai masukan di bidang pertanian, pendidikan, dan infrastruktur keagamaan. Ia menegaskan akan membagi pengawalan aspirasi tersebut sesuai kewenangan.

“Aspirasi yang menjadi ranah provinsi akan kami kawal penuh di DPRD Sumbar, sementara untuk kewenangan kota akan segera kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang agar ada solusi cepat bagi masyarakat,” pungkas Nanda. (*)