Pakar Komunikasi Nasional Anjurkan Gubernur Sumbar Minta Maaf kepada Wartawan

Dr Aqua Dwipayana,bersama Kapolda Sumbar,
BUKITTINGGI-Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang mengabaikan tuntutan Masyarakat Pers Sumbar, pasca-pengusiran wartawan saat pelantikan Wakil Walikota Padang.

"Secara khusus, peristiwa tersebut tidak harus terjadi. Bukankah kegiatan serupa tidak sekali ini saja di sana? Kalau alasannya ruangan sempit, sebelumnya bagaimana?" Tanya Dr Aqua Dwipayana sembari menyebutkan, hal tersebut seakan alasan yang dicari-cari saja.

Mantan wartawan di banyak media besar itu kemudian menyebutkan, kejadian ini memberikan gambaran kepada publik, betapa buruknya komunikasi gubernur dan aparaturnya.

"Peristiwa demo wartawan tersebut seharusnya tidak terjadi jika gubernur menyikapi dengan membuka ruang komunikasi, membuka diri, mendengar suara jurnalis, dan mau meminta maaf," kata Dr Aqua Dwipayana, saat berada di Bukittinggi, beberapa waktu lalu.

Dr Aqua Dwipayana menambahkan sejatinya para kepala daerah dan aparaturnya membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan pers, tidak menganggap pers sebagai musuh. "Bukankah satu sama lain saling terkait? Sehingga komunikasinya harus lancar dam akrab," kata Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat Bidang Komunikasi Publik ini.

Putra asal Bungus Kota Padang yang sudah berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia dan mengunjungi 34 negara untuk silaturahim serta Sharing Komunikasi dan Motivasi menilai, sangatlah aneh jika pemerintah menjauhkan diri atau memelihara komunikasi buruk ini.

"Jika diabaikan begitu saja, atau gubernur menganggap tak ada masalah, maka di sinilah masalah baru akan muncul," tegas Dr Aqua Dwipayana.

Pria yang telah menulis banyak buku "super best seller" itu mengungkapkan selama ini antar media saat mencari berita di lapangan saling bersaing. Namun jika ada yang menyakiti mereka termasuk oknum pemerintah, kalangan pers kompak bersatu untuk melakukan perlawanan. Mereka akan "habis-habisan" hingga pihak yang bersikap negatif minta maaf ke mereka.

Khusus kasus di Sumbar, Dr Aqua Dwipayana meyakini jika Mahyeldi dengan tulus ikhlas minta maaf kepada para jurnalis, masalahnya akan tuntas. Terpenting kesalahan yang sama jangan sampai terulang di kemudian hari.

"Para jurnalis juga manusia yang punya hati. Begitu Pak Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf dengan tulus ikhlas, mereka akan memaafkannya dan menganggap masalahnya selesai," ujar pria rendah hati yang sering memediasi konflik antar pihak tertentu dengan media.

Dr Aqua Dwipayana sangat prihatin dengan kejadian itu, sehingga saat empat hari di Sumbar, Senin sampai Kamis (15-18/5/2023) menemui banyak pihak yang mengetahui peristiwa itu. Tujuannya untuk mendapatkan cerita yang utuh tentang hal tersebut.

Selain ketemu para jurnalis, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 23 Januari 1970 itu jumpa dengan pihak-pihak lainnya termasuk Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy. Topik utama yang mereka diskusi adalah tentang kejadian itu.

Dr Aqua Dwipayana kepada Audy menyarankan agar masalahnya segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut sebab jika dibiarkan yang rugi juga Pemprov Sumbar. Liputan kegiatannya jadi berkurang.

"Sebaiknya masalahnya segera dituntaskan Pak Audy. Jangan pernah menyepelekan konflik dengan media, sekecil apapun itu," kata anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat itu.

Sedangkan kepada Suharyono, Dr Aqua Dwipayana menyarankan untuk membantu memediasi. Apalagi sekitar 7 bulan bertugas di Sumbar hubungannya dengan para jurnalis akrab sekali.

"Pak Suharyono agar mengajak Pak Mahyeldi untuk bertemu dan berdialog dengan wartawan. Tidak ada salahnya pada pertemuan itu Pak Mahyeldi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan anak buahnya yang mengusir para jurnalis yang mau meliput acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang," saran Dr Aqua Dwipayana kepada Suharyono.

Jika itu bisa dilakukan dengan baik, motivator yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di Indonesia maupun di puluhan negara tersebut yakin masalahnya tuntas. Semua pihak dapat kembali berkomunikasi dengan akrab.

Menurut Dr Aqua Dwipayana sehebat apa pun karya pemerintah, jika tidak dipublikasikan media massa, orang tak akan tahu. Percepatan pembangunan bisa didorong oleh pers, sebaliknya masalah di lapangan jika diungkapkan pers, juga akan bisa membuka mata orang banyak.

Sangat banyak persoalan besar di Sumbar yang harus segera diselesaikan, diantaranya jalan tol yang tak kunjung selesai, Kelok Sembilan yang semrawut, Lapangan Kerja Baru yang dijanjikan, Kesejahteraan dan lain-lainnya. Persoalan ini harus disosialisasikan terus menerus. Pemerintah tak bisa membiarkan begitu saja. Di sini pemerintah harus seiring sejalan dengan pers membangun komunikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, kata mantan Humas Semen Cibinong dan pernah menjadi wartawan Jawa Pos ini mengingatkan pula, segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya.

"Serahkan pengelolaan media dan komunikasi dengan media pada ahlinya. Diserahkan kepada orang yang paham dan mengerti dengan media, sebab para jurnalis pada hakikatnya adalah orang-orang cerdas yang kritis," pungkas Dr. Aqua Dwipayana.

Seperti diberitakan banyak media, wartawan dari berbagai media online dan cetak diusir saat meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Ekos Albar periode 2019-2024. Pelantikan yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi itu dilakukan di Auditorium Gubernuran, Selasa (9/5/2023) siang. Sedikitnya, 10 wartawan diusir petugas pengamanan di dalam ruangan.

Akibatnya awak media tidak mendapatkan dokumentasi pelantikan Wawako tersebut. Setelah diusir, para wartawan tetap menunggu di luar ruangan hingga pintu terbuka dan pelantikan usai untuk bisa mewawancarai pejabat daerah tersebut. Begitu juga dengan wartawan yang baru datang.

Sehari setelah kejadian itu ratusan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor Gubernur Sumbar.

Aksi tersebut dilakukan menyusul adanya tindakan pengusiran dan pelarangan peliputan yang dilakukan oleh pegawai Pemprov Sumbar kepada sejumlah wartawan yang meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Ekos Albar Selasa (9/5) di Istana Gubernuran.

Aksi ratusan jurnalis Sumbar diawali dengan berkumpul di Kantor PWI Sumbar sekitar pukul 13.00. Terlihat sejumlah ketua dan anggota organisasi kewartawanan, seperti PWI, IJTI, AJI, PFI, dan lainnya.

Aksi dilanjutkan dengan long march dari Kantor PWI Sumbar ke Kantor Gubernur Sumbar. Di kantor Gubernur Sumbar, ratusan jurnalis melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum pegawai Pemprov Sumbar kepada sejumlah jurnalis.

Selain menyampaikan orasi, dalam aksi itu juga dilakukan penampilan teatrikal dan pelemparan kartu pers sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan pengusiran tersebut. (*)

0 Comments