Sinergi BUMN-Aparat Hukum: KAI Divre II Sumbar dan Kejari Padang Teken Kerja Sama Datun

 

Foto bersama jajaran Kejari Padang dengan tim KAI Divre II Sumbar. Ist

PADANG, KITAPUNYA.ID— PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) II Sumatera Barat terus bergerak taktis dalam mengamankan aset negara dan memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui jalinan kerja sama formal di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang.

Sinergi penting ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) yang berfokus pada penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Langkah ini diambil KAI Divre II Sumbar sebagai bentuk komitmen nyata dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memitigasi berbagai risiko hukum yang berpotensi muncul dalam operasional perusahaan kereta api di wilayah Sumatra Barat.

Mengapa Kerja Sama Ini Krusial?

Sebagai salah satu BUMN yang mengelola mobilitas publik dan jalur logistik vital di Sumatra Barat, KAI kerap berhadapan dengan kompleksitas sengketa hukum, mulai dari pengamanan jalur kereta aktif, masalah pertanahan, hingga legalitas aset warisan sejarah (heritage).

Melalui kemitraan strategis ini, Kejari Padang akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang siap memberikan dukungan penuh bagi KAI dalam beberapa poin krusial:

Bantuan Hukum: Pendampingan dan perwakilan hukum di dalam maupun di luar pengadilan terkait ranah Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan Hukum: Memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) guna memastikan setiap kebijakan korporasi KAI tidak menabrak regulasi.

Tindakan Hukum Lainnya: Fasilitasi mediasi atau rekonsiliasi jika terjadi sengketa antara KAI dengan pihak ketiga maupun masyarakat, demi mencapai solusi terbaik (win-win solution).

Komitmen Bersama Demi Layanan Publik yang Aman

Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kelembagaan yang lebih sehat dan transparan. Dengan adanya payung hukum yang solid dari Kejari Padang, KAI Divre II Sumbar dapat lebih fokus pada akselerasi pelayanan, perawatan infrastruktur, serta pengembangan moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepercaya bagi masyarakat Sumatra Barat.