 |
| Suasana rakor. Ist |
BATUSANGKAR, KITAPUNYA.ID- Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi secara virtual, Rabu (15/4/2026), di Ruang Rapat Pimpinan Pagaruyung.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti gubernur, bupati, dan wali kota dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan tiga klasifikasi Hunian Tetap, yakni Huntap insitu (dibangun di lokasi semula), eksitu (relokasi ke lokasi baru), dan terpusat/komunal yang dikoordinasikan pemerintah.
Ia juga memaparkan jumlah usulan Huntap dari tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara sebanyak 7.321 unit, Aceh 28.876 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit. Namun, masih ada daerah yang belum melengkapi rincian data sehingga diminta segera melengkapinya dalam waktu satu minggu.
Usai Rakor, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Pemkab Tanah Datar sebelumnya mengusulkan 353 unit Huntap, namun setelah verifikasi BPS jumlahnya menjadi 316 unit.
“Kita akan melakukan klarifikasi dan meminta rincian data dari BPS sebagai dasar penetapan melalui SK,” ujarnya.
Wabup menegaskan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan data serta proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu.
Ia juga menjelaskan seluruh usulan Huntap di Tanah Datar masuk kategori eksitu, dengan rincian 82 unit terpadu dan sisanya mandiri. Saat ini, Huntap terpadu sedang dalam tahap pematangan lahan yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan.
“Jika pada tahap awal baru 316 unit yang disetujui, maka sisa 37 unit akan kita usulkan kembali. Harapan kita seluruh usulan 353 unit dapat terakomodasi karena sudah melalui survei lapangan dan dinilai layak,” pungkasnya. (Wied)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna