Siap-Siap Dilewati Jalur Tol, Pemkab Tanah Datar Minta Pemerintah Nagari Mulai Edukasi Warga

PADANG PANJANG, KITAPUNYA.ID – Proyek strategis nasional Jalan Tol Padang–Pekanbaru terus menunjukkan progres signifikan. 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Kota Padang Panjang menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya dalam percepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Jalan Tol Seksi Sicincin–Bukittinggi.

Rapat koordinasi (Rakor) krusial tersebut digelar di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026), dan dibuka langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Sumatera Barat, Wisnu Priambodo.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, kepala dinas terkait, serta jajaran camat, lurah, wali nagari, hingga pemuka adat pemilik wilayah yang akan dilewati jalur bebas hambatan tersebut.

Urai Kepadatan Jalur Logistik Sumbar–Riau

Dalam pemaparannya, PPK Pengadaan Tanah Tol Sumbar, Wisnu Priambodo, menjelaskan bahwa seksi Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian vital dari ruas utama Tol Padang–Pekanbaru yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keberadaan tol ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru untuk memperlancar distribusi logistik barang, memangkas waktu tempuh masyarakat, serta memicu pertumbuhan ekonomi dua provinsi bertetangga, yakni Sumatera Barat dan Riau.

"Sebelum rakor ini, tim kami sudah bergerak melakukan survei lapangan dan pengumpulan data lahan tahap awal. Melalui forum ini, kami sangat membutuhkan masukan dan sinergi dari pemangku kepentingan di daerah untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, sebelum nantinya diserahkan ke tingkat provinsi dan pusat," jelas Wisnu Priambodo.

Wabup Ahmad Fadly: Jalur Utama Sudah Sangat Padat, Tol Adalah Solusi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan bahwa jajaran Pemkab Tanah Datar berada di garis depan untuk mendukung penuh kelancaran proyek ini. Ia tidak menampik bahwa jalur konvensional yang menghubungkan Padang menuju Bukittinggi saat ini kondisinya sudah sangat padat dan kerap mengalami kemacetan parah.

Namun, Ahmad Fadly memberikan catatan kritis terkait proses pengadaan tanah. Ia meminta tim pengadaan melakukan pendataan lahan secara super akurat dan transparan demi menghindari gesekan sosial di kemudian hari.

“Jalur yang ada saat ini sudah sangat padat, sehingga keberadaan jalan tol ini jelas akan membawa manfaat ekonomi yang luar biasa besar bagi daerah. Saya menekankan pentingnya validitas pendataan lahan warga dan tanah ulayat sejak awal. Pendataan yang akurat akan memudahkan pemerintah nagari memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga meminimalkan potensi masalah di masa depan,” tegas Ahmad Fadly.

Sinergi yang solid antara pemerintah daerah, PPK Jalan Tol, BPN, dan para tokoh adat/wali nagari dalam rakor ini diharapkan mampu memuluskan langkah pembebasan lahan, sehingga target pengerjaan fisik Tol Sicincin–Bukittinggi dapat berjalan tepat waktu demi kemajuan infrastruktur di Ranah Minang. (Wied)


0 Komentar

silakan komentar yang berguna