TANAH DATAR, KITAPUNYA.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bulat dari delapan fraksi ini diiringi dengan sejumlah catatan kritis, mulai dari desakan inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga percepatan perbaikan infrastruktur pasca-bencana.
Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, SE, MM, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (2/7/2026). Selain pengesahan Ranperda APBD 2025, rapat ini juga menyepakati Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025.
Sebelum mengetuk palu pengesahan, Anton Yondra memaparkan bahwa agenda paripurna ini merupakan kulminasi dari serangkaian pembahasan maraton yang telah bergulir sejak awal Juni.
"Proses ini diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada 11 Juni lalu, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi, tanggapan Bupati, hingga pembahasan intensif tingkat pertama oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari 15 hingga 30 Juni 2026," jelas Anton.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati Tanah Datar, penyerahan rekomendasi tindak lanjut LHP BPK RI, serta penyampaian Pendapat Akhir Bupati.
Sorotan Tajam Fraksi: Dari PAD hingga Pelayanan Dasar
Juru Bicara Banggar DPRD, Kamrita, S.Pd., menegaskan bahwa persetujuan ini lahir dari kajian maksimal di tengah keterbatasan waktu. Delapan fraksi yang menyatakan persetujuannya kompak menitipkan catatan strategis bagi roda pemerintahan Kabupaten Tanah Datar ke depan.
Sorotan utama tertuju pada optimalisasi PAD. Fraksi PKS dan PAN mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memutar otak, tampil lebih kreatif, dan inovatif dalam menggali potensi pajak serta retribusi daerah. Senada dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra mengingatkan agar Pemda tidak melulu mengambinghitamkan rendahnya kepatuhan masyarakat saat target PAD meleset, melainkan harus fokus pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) secara konsisten.
Sementara itu, perlindungan hak-hak dasar masyarakat menjadi atensi khusus Fraksi Nasdem dan Umat Golkar. Keduanya mewanti-wanti agar langkah efisiensi anggaran tidak sampai mengebiri kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM. Program kerja diwajibkan selaras dengan denyut nadi kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PPP memberikan penekanan tegas pada akselerasi pembangunan fisik. Pemda diminta segera mengebut perbaikan infrastruktur yang rusak serta mempercepat pemulihan pasca-bencana. PPP juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kompas utama kebijakan.
Warning Keras Terkait Temuan BPK dan Pengawasan Nagari
Terkait kepatuhan terhadap hasil audit BPK RI, Juru Bicara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, Zaiful Imra, S.Ag., membacakan sejumlah rekomendasi tegas hasil rumusan Banggar. DPRD mendesak Pemda untuk bergerak cepat menindaklanjuti seluruh temuan BPK dan segera melaporkannya kembali ke legislatif.
"Inspektorat harus mengambil langkah preventif yang nyata sebelum BPK turun tangan memeriksa kegiatan di tiap OPD. Selain itu, kami meminta Pemda menjadikan Objek Temuan BPK sebagai salah satu indikator atau pertimbangan dalam mutasi dan promosi jabatan ASN, khususnya terkait Manajemen Talenta," tegas Zaiful.
Lebih jauh, Banggar merekomendasikan agar Pemda melalui Inspektorat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara menyeluruh dan berkala setiap tahun terhadap penggunaan anggaran di 75 Nagari guna mencegah terjadinya kebocoran dana desa.
Menanggapi persetujuan dan deretan catatan kritis tersebut, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, dalam sambutan pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sinergi legislatif dan eksekutif.
"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, khususnya jajaran Badan Anggaran serta fraksi-fraksi, yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam membahas Ranperda ini. Seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi ini tentu akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi kami di jajaran Pemda untuk melangkah lebih baik lagi," pungkas Bupati Eka Putra. Wied
0 Komentar
silakan komentar yang berguna