BUKITTINGGI, KITAPUNYA.ID – Ibadah haji selama ini dikenal sebagai perjalanan spiritual umat Islam menuju Tanah Suci. Namun di balik itu, tersimpan potensi besar yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang pemberdayaan pelaku usaha serta memberikan dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terintegrasi.
Gagasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, H. M. Rifki, dalam pertemuan bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi. Kegiatan tersebut digelar di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi.
Rifki menegaskan bahwa penyelenggaraan haji ke depan tidak cukup hanya dipahami sebagai layanan keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, perbankan syariah, pelaku UMKM, hingga masyarakat.
“Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dibangun secara bersama. Ibadah haji tidak hanya memberi manfaat spiritual, tetapi juga dapat menghadirkan dampak ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat,” ujar Rifki.
Untuk merealisasikan konsep tersebut, pihaknya telah menyiapkan 10 program strategis sebagai dasar pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat.
Salah satu program utama adalah Wakaf Haji, yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang dari jemaah maupun keluarga. Dana tersebut akan dikelola melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
Menurut Rifki, potensi wakaf uang ini sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti rumah sakit haji dan umrah, klinik kesehatan, serta dukungan pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan.
“Ibadah haji tidak berhenti ketika jemaah kembali ke tanah air. Melalui wakaf, manfaatnya dapat terus mengalir sebagai amal jariah sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, Kemenhaj Sumbar juga merencanakan pembangunan Museum dan Pusat Sejarah Haji Minangkabau sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah perjalanan haji masyarakat Minangkabau.
Sejarah mencatat bahwa Sumatera Barat memiliki peran penting dalam perjalanan haji Nusantara. Banyak tokoh besar bangsa lahir setelah menunaikan ibadah haji, seperti Haji Sumanik, Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Agus Salim, Buya Hamka, hingga Mohammad Yamin.
“Sejarah ini harus terus dijaga agar generasi mendatang memahami bahwa perjalanan haji masyarakat Minangkabau tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa,” tambah Rifki.
Selain dua program utama tersebut, terdapat delapan program turunan lainnya, antara lain pengembangan Haji Umrah Store sebagai platform digital untuk produk UMKM, Gerakan Tabungan Haji Muda untuk generasi milenial, serta optimalisasi penerbangan haji agar lebih efisien.
Pemerintah juga menargetkan penguatan Embarkasi Padang agar berkembang menjadi pusat layanan haji dan umrah terpadu di wilayah Sumatera Tengah, serta rencana pembangunan Kampung Haji di berbagai kabupaten dan kota.
Program lain yang turut disiapkan meliputi pendirian Institut Haji dan Umrah Nusantara, pembentukan Koperasi Keluarga Haji, serta penerapan layanan terpadu satu pintu untuk jemaah umrah.
Rifki berharap seluruh program tersebut dapat segera direalisasikan melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga dukungan masyarakat.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis untuk menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji di Indonesia.
“Jika semua potensi ini disatukan, haji tidak hanya menjadi ibadah spiritual, tetapi juga kekuatan ekonomi yang mampu menggerakkan UMKM, melahirkan inovasi, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai menjadi faktor penting agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai konsep, melainkan benar-benar terwujud dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.(def*)

0 Komentar
silakan komentar yang berguna