 |
| Kondisi kawasan Batu Busuak usai diterjang galodo |
Padang, KitaPunya.id. – Lebih dari 40 hari pascabanjir bandang yang menerjang Batu Busuk, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, warga masih berjuang membangun kembali kehidupan mereka.
Keterlambatan penanganan dan pendekatan pemerintah yang dinilai kurang tepat membuat masyarakat memilih bangkit secara mandiri, tanpa menunggu dukungan signifikan dari pihak berwenang, Jumat (10/1/2025).
Banjir bandang pada akhir November lalu merusak permukiman dan memaksa sekitar 80 kepala keluarga mengungsi. Sejak itu, warga menantikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah kecamatan. Namun, lebih dari sebulan berlalu, realisasi pembangunan belum terlihat.
Perhatian pemerintah tingkat kecamatan pun dinilai minim. Sejak puncak bencana pada 28 November 2025, Camat Pauh disebut belum pernah mengunjungi posko pengungsian di Talang Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto. Kehadiran aparat kelurahan hanya terlihat saat mendampingi pejabat atau tokoh publik yang menyalurkan bantuan, tanpa pendampingan rutin bagi warga terdampak.
Situasi ini menunjukkan pemerintah lebih fokus pada fase tanggap darurat, sementara pemulihan pascabencana memerlukan perencanaan matang, anggaran memadai, dan keterlibatan berbagai pihak untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Di tengah keterbatasan itu, Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto mengambil peran sentral. Sejak hari pertama, organisasi kepemudaan ini mengelola posko, menyalurkan logistik, serta memenuhi kebutuhan pokok korban. Karang Taruna juga memprakarsai pembangunan huntara secara mandiri dengan bantuan donasi dari dermawan. Huntara hasil swadaya ini sudah dapat dihuni delapan hari pascabencana.
“Kami menyadari warga tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, tetapi juga kepastian untuk hidup kembali. Karena itu kami bergerak semampu kami,” ujar Ketua Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto, Muhammad Ilham.
Pembangunan huntara dan huntap pemerintah terhambat masalah tanah adat. Lokasi yang direncanakan merupakan tanah kaum, sehingga untuk dibangun harus dihibahkan, yang kemudian berpotensi menjadi kepemilikan pribadi. Skema ini bertentangan dengan adat Minangkabau, yang menegaskan tanah kaum hanya boleh digunakan, bukan dimiliki secara pribadi.
Karena belum ada solusi, pembangunan huntap tertunda. Beberapa warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, menyewa kontrakan, atau pindah ke huntara di Koto Tangah, terutama mereka yang bekerja di sektor swasta. Sebagian besar warga Batu Busuk yang berprofesi sebagai petani tetap tinggal di lokasi untuk mengurus ladang mereka.
“Kalau kami pindah jauh, ladang tidak terurus. Itu berarti sumber hidup kami juga hilang,” jelas Ilham.
Untuk mempercepat pemulihan, Karang Taruna membangun huntara dan huntap dengan kesepakatan adat bersama ninik mamak dari beberapa suku. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, memanfaatkan donasi bahan bangunan, serta melibatkan warga, unsur TNI, dan mahasiswa KKN dari Universitas Bengkulu dan Universitas Sriwijaya. Sayangnya, mahasiswa KKN kebencanaan Universitas Andalas tidak ditempatkan di Batu Busuk meski wilayah ini terdampak parah.
Warga korban banjir menyampaikan apresiasi atas peran Karang Taruna, yang sejak awal memenuhi kebutuhan pokok mereka.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada Karang Taruna Kelurahan Kapalo Koto beserta rekan-rekannya, dari hari pertama banjir hingga saat ini,” ujar Eva Susanti, salah satu korban.
Hingga kini, warga Batu Busuk masih menempati hunian sementara hasil swadaya masyarakat, sambil menunggu langkah konkret pemerintah dalam pemulihan pascabencana.(def*)
0 Comments