Pemkab Solok Tertibkan Data Bansos, Sekitar 1.000 Keluarga Mundur Sukarela

Wujudkan Transparansi Penyaluran, Pemkab Solok Labeli Rumah Penerima Bansos

SOLOK, KITAPUNYA.ID – Pemerintah Kabupaten Solok mulai melaksanakan pemasangan label pada rumah-rumah penerima bantuan sosial (bansos) di beberapa titik di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, pada Kamis (23/4/2026).

Di wilayah Nagari Koto Baru sendiri, tercatat sekitar 435 rumah yang masuk sebagai penerima bansos. Secara keseluruhan, jumlah rumah penerima bantuan sosial di Kabupaten Solok mencapai kurang lebih 1.700 unit yang akan dipasangi stiker sebagai tanda penerima bantuan.

Kegiatan pelabelan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok. Proses tersebut juga sekaligus membantu memperbarui dan merapikan data penerima bantuan sosial di daerah tersebut.

Dari hasil pembaruan data itu, sekitar 1.000 keluarga di Kabupaten Solok secara sukarela memilih untuk tidak lagi menerima bansos karena merasa sudah tidak memenuhi kriteria. Kondisi ini disebut sebagai salah satu capaian terbesar pengunduran diri penerima bansos di tingkat nasional.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyampaikan bahwa pemberian label pada rumah penerima bansos merupakan langkah pemerintah daerah untuk menjaga keterbukaan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Langkah ini menjadi bentuk transparansi pemerintah dalam penyaluran bantuan, sekaligus memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketelitian data dalam proses penyaluran bantuan sosial. Para koordinator penerima bansos diminta untuk memastikan pendataan dilakukan dengan benar agar bantuan tidak salah sasaran.

“Kami mengingatkan para koordinator agar mendata warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya membantu seluruh masyarakat, namun keterbatasan anggaran membuat bantuan harus difokuskan kepada warga yang masuk kategori miskin dan kurang mampu.

“Dengan kondisi anggaran yang ada, prioritas utama tetap diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” tutupnya.(def*)