TANAH DATAR, KITAPUNYA.ID – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Sumatera Barat resmi menggelar pertemuan penutup atau exit meeting bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (30/4) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.
Agenda utama kegiatan ini adalah penyampaian hasil sementara pemeriksaan, daftar temuan, serta sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus diselesaikan sebelum laporan akhir diterbitkan pada 25 Mei 2026 mendatang.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar, Welliya Elfajri,
Dalam penjelasannya, Welliya Elfajri menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momen penting untuk memaparkan hasil evaluasi awal, baik terkait efektivitas sistem pengendalian internal maupun tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami mulai melakukan pemeriksaan mendalam sejak 30 Maret 2026, hanya berselang beberapa hari setelah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyerahkan laporan keuangan pada 26 Maret 2026. Selama sebulan penuh, tim kami meneliti secara cermat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025," ungkapnya.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada proses pengadaan barang dan jasa, namun juga mencakup verifikasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan serta belanja daerah melalui pengecekan langsung ke sejumlah perangkat daerah terkait.
Welliya meminta agar seluruh instansi yang diperiksa segera merespons dan melengkapi kekurangan atau catatan yang disampaikan. Semua perbaikan harus diselesaikan secara tuntas sebelum batas waktu penerbitan laporan akhir di tanggal 25 Mei mendatang. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah daerah selama proses berlangsung, bahkan mengakui bahwa tim pemeriksa sempat memanfaatkan hari libur kerja demi menjamin penyelesaian tugas tepat waktu.
Merespons hasil penyampaian tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan OPD. Ia memerintahkan agar setiap catatan pemeriksaan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, dan menunjuk Inspektorat Daerah sebagai koordinator utama untuk mempercepat penyelesaian seluruh perbaikan.
"Saya tegaskan kepada seluruh pimpinan OPD, melalui Inspektorat sebagai pengarah dan pengawas utama, segera selesaikan dan lengkapi seluruh kekurangan yang ditemukan. Target kita jelas: mempertahankan kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang," ujar Eka Putra dengan nada tegas.
Bupati menekankan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan BPK bukanlah sekadar rutinitas atau seremonial belaka, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas sejumlah saran dan masukan konstruktif yang diberikan tim pemeriksa selama proses berlangsung, yang dinilainya sangat berharga bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan di Tanah Datar ke depannya.hadir diacara tersebu.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para pejabat asisten, pimpinan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta sejumlah undangan lainnya.(wied)
0 Komentar
silakan komentar yang berguna