Kawal Fiskal Progresif Era Prabowo, Nevi Zuairina Tekankan Dampak Nyata bagi Sektor Riil dan UMKM

 

KITAPUNYA.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, memberikan catatan strategis terhadap langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memperkuat postur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Nevi menilai kebijakan fiskal yang aktif dan progresif di awal tahun anggaran merupakan sinyal positif, namun ia mengingatkan agar setiap kebijakan harus benar-benar "membumi" ke sektor riil.

Dorong Efek Pengganda Sektor Perumahan

Terkait keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan, Politisi PKS ini menilai langkah tersebut sangat tepat sasaran. Menurutnya, sektor properti adalah lokomotif ekonomi yang memiliki multiplier effect terhadap puluhan industri turunannya.

“Sektor perumahan bukan sekadar soal hunian, tapi tentang menggerakkan industri semen, baja, furnitur, hingga jasa pembiayaan. Di tengah ketidakpastian global, menjaga konsumsi domestik melalui sektor ini adalah langkah strategis,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini memberikan catatan kritis agar insentif ini tidak hanya menguntungkan pengembang besar. Ia menekankan pentingnya penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami di Komisi VI akan mengawal agar kebijakan ini mewajibkan penggunaan bahan bangunan lokal. Peran BUMN perumahan dan perbankan nasional harus dioptimalkan agar tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tegasnya.

Waspadai Likuiditas Perbankan dan Nasib UMKM

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi memahami kebutuhan pemerintah untuk menjaga belanja tetap ekspansif di awal masa jabatan. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan likuiditas di pasar.

“Penarikan dana SAL harus dilakukan secara terukur dan transparan. Bank BUMN adalah mesin pembangunan, bukan sekadar tempat parkir dana. Jangan sampai penarikan ini justru menekan likuiditas bank yang berujung pada sulitnya penyaluran kredit untuk UMKM, KUR, dan sektor riil lainnya,” tambah Nevi.

Transformasi Ekspor Batu Bara dan Hilirisasi

Beralih ke sektor energi, Nevi menyoroti rencana penataan tarif bea keluar ekspor batu bara. Ia mendorong agar kebijakan tersebut bersifat adaptif terhadap fluktuasi harga global dan selaras dengan agenda besar hilirisasi nasional.

“Tarif harus dirancang cerdas; bedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik. Kita ingin kebijakan ini meningkatkan penerimaan negara tanpa mematikan daya saing industri, sekaligus mempercepat transformasi BUMN energi,” jelasnya.

Komitmen Pengawalan di DPR

Menutup pernyataannya, Nevi menegaskan komitmennya di Komisi VI untuk terus mendukung penguatan fiskal pemerintah selama berorientasi pada kemandirian ekonomi.

“Kami mendukung penuh langkah Menkeu dalam memperkuat fiskal Presiden Prabowo. Fokus kami adalah memastikan setiap rupiah kebijakan berdampak nyata bagi penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan menjadikan BUMN sebagai mitra strategis pembangunan yang tangguh,” pungkasnya.