Lapor ke Mendagri, Gubernur Mahyeldi Sebut Kerugian Bencana Sumbar Tembus Rp31,8 Triliun

 

Gubenur Sumbar dan jajaran melapor ke Mendagri. Ist 

KITAPUNYA.ID, PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan laporan komprehensif terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melalui sambungan virtual pada Jumat (9/1/2026).

Dalam laporan tersebut, Gubernur mengungkapkan skala kerusakan yang masif di 16 kabupaten/kota terdampak. Estimasi total kerugian materil diperkirakan mencapai angka Rp31,8 triliun.

Duka Mendalam dan Skala Dampak Gubernur Mahyeldi merinci data korban jiwa dan masyarakat yang terdampak secara mendalam sebagai berikut:

Korban Jiwa: 264 orang meninggal dunia dan 72 orang dinyatakan hilang.

Korban Luka & Pengungsi: 401 orang luka-luka dan 10.854 jiwa masih berada di pengungsian.

Total Masyarakat Terdampak: Mencapai 296.345 jiwa.

Inovasi Dashboard Satu Data Kebencanaan Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan instrumen digital berupa Dashboard Satu Data Kebencanaan yang dapat diakses publik melalui situs dashboardbencana.sumbarprov.go.id.

"Dashboard ini adalah instrumen krusial bagi kami untuk memastikan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis data akurat (evidence-based policy). Dengan sistem yang terintegrasi, penanganan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tegas Mahyeldi.

Apresiasi Mendagri atas Kesiapan Sumbar Langkah inovatif ini mendapat pujian langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Ia menilai kesiapan Pemprov Sumbar, terutama dalam hal pendataan dan transparansi, patut menjadi contoh.

"Dashboard ini mempermudah koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap tahapan pemulihan termonitor dengan baik. Penggunaan anggaran pun menjadi lebih efektif karena data yang digunakan seragam dan terukur," ujar Tito Karnavian.

Mendagri juga menegaskan bahwa pada tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi, prioritas utama akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur jalan untuk memulihkan konektivitas wilayah, sebelum berlanjut ke sektor pembangunan lainnya.

Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh akurasi data, diharapkan proses pemulihan Sumatera Barat dapat berjalan lebih akseleratif dan inklusif bagi seluruh warga terdampak.