PADANG, KITAPUNYA.ID — Upaya menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi warga Kota Padang yang terdampak bencana terus dilakukan. Pemerintah Kota Padang menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PLN UP3 Padang untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap), termasuk memastikan kesiapan jaringan listrik di kawasan tersebut.
Kolaborasi itu ditandai dengan peninjauan kondisi lahan dan perkembangan pembangunan Huntap di dua titik, yakni Kampung Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, dan kawasan Bumi Perkemahan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung agar hunian dapat segera ditempati masyarakat yang terdampak bencana.
Peninjauan diikuti sekitar 25 orang. Hadir dalam kegiatan itu Staff Ahli Kementerian PKP Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Teddy Paul H. Siagian, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, serta Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Padang Yofrialdi. Sejumlah awak media juga turut dilibatkan untuk menyampaikan perkembangan pembangunan kepada publik.
Di Kampung Sungkai, Lambung Bukit, rombongan mengecek kesiapan lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan 183 unit Huntap. PLN UP3 Padang menyiapkan kebutuhan jaringan distribusi listrik agar rumah-rumah yang dibangun nantinya dapat terlayani listrik.
Sementara di Bumi Perkemahan Koto Tangah, peninjauan difokuskan pada pembangunan 141 unit Huntap tahap pertama. Hingga saat ini, sekitar 90 unit rumah telah selesai dibangun. Pekerjaan tahap pertama ditargetkan rampung pada November 2026.
Untuk mendukung kawasan tersebut, PLN juga mempersiapkan infrastruktur kelistrikan. Secara keseluruhan, jaringan listrik akan mendukung 324 unit Huntap yang tersebar di kedua lokasi.
Ketersediaan listrik dinilai menjadi bagian penting dari proses pemulihan masyarakat. Selain menyediakan penerangan, listrik dibutuhkan untuk berbagai kegiatan keluarga, menunjang pendidikan anak, mendukung komunikasi dan akses informasi, serta membantu warga menjalankan kembali kegiatan ekonomi.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Ririn Rachmawardini mengatakan, penyediaan listrik harus berjalan seiring dengan pembangunan hunian agar kawasan tersebut benar-benar siap menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut Ririn, PLN tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan dan gardu, tetapi juga ingin memastikan warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, nyaman, dan produktif.
“PLN berkomitmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian PKP agar kebutuhan kelistrikan dapat disiapkan sejak awal dan berjalan selaras dengan pembangunan hunian,” kata Ririn.
Ia menambahkan, keberadaan listrik akan memberikan dampak langsung bagi kehidupan warga setelah menempati rumah baru. Energi listrik dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kegiatan belajar, komunikasi, hingga mendukung masyarakat yang mulai kembali menjalankan usaha.
Ririn menilai proses pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun rumah. Hunian dan infrastruktur pendukung harus mampu menjadi dasar bagi masyarakat untuk kembali bekerja, belajar, menjalankan usaha, serta menata kehidupan mereka setelah bencana.
Kolaborasi antara pemerintah, Kementerian PKP, dan PLN tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan Huntap tidak berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Berbagai fasilitas pendukung juga disiapkan agar kawasan hunian dapat ditempati secara nyaman dan berkelanjutan.
Dengan tersedianya rumah yang layak serta akses listrik yang andal, masyarakat terdampak bencana diharapkan dapat segera memulai kembali aktivitas sehari-hari dan membangun masa depan dengan kondisi yang lebih baik.(def*)
