 |
| Anggota DPR RI, Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina |
DENPASAR, KITAPUNYA.ID– Sistem pengendalian penyakit hewan di Indonesia dinilai perlu bertransformasi secara mendasar.
Pemerintah didesak untuk tidak lagi menunggu wabah merebak baru bertindak, melainkan memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini hingga ke tingkat daerah secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pertengahan September 2026.
“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.
Bali Jadi Benteng Krusial Lintas Ternak
Nevi soroti posisi strategis Provinsi Bali yang membutuhkan pengawasan ketat dan konsisten. Tinggi mobilitas lalu lintas ternak antar-pulau seperti melalui Pintu Masuk Gilimanuk dan Padangbai membuat wilayah ini rawan terhadap penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), hingga ancaman virus dari Hewan Pembawa Rabies (HPR).
Untuk mengantisipasi hal ini, ia mendorong kombinasi dua pendekatan utama:
Surveilans Aktif: Pengambilan dan pengujian sampel darah/spesimen hewan secara berkala di lapangan.
Surveilans Pasif: Pelaporan cepat dari peternak maupun warga saat mendapati indikasi kesakitan atau kematian ternak yang tidak wajar.
Integrasi Digital iSIKHNAS dan Pendekatan One Health
Guna mempercepat respons di lapangan, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci. Saat ini, pelaporan penyakit hewan di Bali telah terintegrasi dengan sistem iSIKHNAS, yang memungkinkan petugas medik dan paramedik veteriner menyampaikan temuan klinis secara langsung (real-time).
Namun, Nevi mengingatkan agar data digital tersebut tidak sekadar mengendap di dalam laporan administratif.
“Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi, hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” tegas legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.
Selain akselerasi data, penanganan penyakit zoonosis—seperti rabies yang dapat menular ke manusia—memerlukan sinergi lintas sektor melalui konsep One Health. Pendekatan terpadu ini menyatukan fokus kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Darurat Tenaga Veteriner di Lapangan
Di balik canggihnya teknologi pelaporan, Nevi menggarisbawahi tantangan nyata yang masih membayangi, yakni minimnya jumlah tenaga medik dan paramedik veteriner di daerah. Luasnya wilayah kerja dan sebaran populasi ternak di perdesaan sering kali tidak sebanding dengan ketersediaan petugas di lapangan.
“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tambahnya.
Melalui pengawasan yang terintegrasi, respons cepat berbasis data, serta kecukupan personel veteriner, diharapkan pertahanan kesehatan hewan nasional semakin solid. Langkah ini vital bukan hanya demi melindungi mata pencaharian para peternak, tetapi juga menjaga ketahanan dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
