Berita Pilihan

Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo

Menko PMK, Pratikno bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meninjau lokasi bencana.




AROSUKA, KITAPUNYA.ID — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turun langsung meninjau kawasan yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga yang terdampak sekaligus memastikan proses penanganan bencana berlangsung secara cepat dan terkoordinasi. Penanganan meliputi pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan memasuki tahap pemulihan.

Pratikno didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu serta sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi di Posko Utama. Dalam rapat tersebut, Pratikno meminta agar penanganan warga terdampak berjalan beriringan dengan upaya mengantisipasi kemungkinan bencana susulan.

Menurutnya, selama masa tanggap darurat, dua hal yang harus menjadi perhatian utama adalah pencarian warga yang masih belum ditemukan dan pemenuhan kebutuhan dasar para korban terdampak.

Di samping itu, pembersihan material serta penyusuran sungai perlu segera dilakukan untuk menekan risiko terjadinya bencana lanjutan, terutama apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah tersebut.

“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan, penanganan bencana harus dilanjutkan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, perencanaan pemulihan perlu disusun berdasarkan kajian komprehensif sehingga potensi terulangnya bencana serupa dapat ditekan.

Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pemerintah provinsi mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu langkah prioritas dalam penanganan dampak galodo di Kabupaten Solok.

Upaya tersebut dinilai penting karena wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok, masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi berdasarkan prakiraan cuaca.

“Karena memang berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.

Selain normalisasi, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan penyusuran sungai secara berkala. Langkah tersebut diperlukan untuk menemukan berbagai potensi hambatan aliran air, seperti pohon tumbang, material longsor maupun endapan lainnya.

“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.

Untuk penanganan jangka panjang, Pemprov Sumbar juga mendorong kajian risiko bencana secara menyeluruh. Kajian itu dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB serta pemerintah pusat.

BNPB Minta Pengungsi Segera Ditangani

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan korban, warga terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara paralel.

Pencarian warga yang masih dinyatakan hilang, kata dia, harus terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Suharyanto juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap warga yang masih berada di pengungsian. Menurutnya, warga sebaiknya tidak terlalu lama tinggal di tenda dan perlu segera ditentukan alternatif tempat tinggal sementara sesuai kondisi masing-masing keluarga.

Alternatif tersebut dapat berupa penempatan di rumah kerabat maupun pembangunan hunian sementara apabila diperlukan.

Untuk memasuki tahap pemulihan, BNPB mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas publik dan infrastruktur.

R3P juga akan memuat kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali bencana maupun opsi relokasi apabila berdasarkan kajian diperlukan.

Satu Korban Hilang Ditemukan

Bupati Solok Jon Firman Pandu dalam rapat tersebut melaporkan bahwa dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian.

Tim gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di sepanjang kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.

Jon Firman Pandu juga menyampaikan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap 44 rumah warga. Sebanyak 11 rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan 32 lainnya mengalami kerusakan ringan.

Selain permukiman, galodo juga merusak lahan pertanian, infrastruktur serta sejumlah gedung perkantoran. Kondisi tersebut turut menghambat aktivitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Solok.

Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Solok memperkirakan diperlukan anggaran sekitar Rp819 miliar. Dana tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar, normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar, serta perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Selama masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan tambahan peralatan guna mempercepat proses penanganan. Beberapa di antaranya mini ekskavator untuk menjangkau area yang sulit didatangi alat berat, breaker untuk memecah batu berukuran besar, serta sekitar 10 tenda berkapasitas besar yang akan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.

Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Bantuan yang disiapkan mencakup selimut, matras, obat-obatan serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan, anak-anak, bayi dan balita.

Sebagian warga terdampak untuk sementara juga ditempatkan di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok agar kebutuhan dasar dan kondisi kesehatan mereka dapat terus dipantau.(def*)
Baca Juga
Berita Terbaru
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
  • Pemkab Solok Butuh Rp819 Miliar Pascagalodo
Posting Komentar