REFLEKSI SATU TAHUN KEPEMIMPINAN MAHYELDI - VASKO

Konsolidasi Ketahanan Daerah dan Agenda Percepatan Pemulihan Pascabencana

Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi - Vasko di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari 

konteks yang sangat menantang. Bencana beruntun sejak tahun 2024 yang menewaskan 67 orang 

dan memutus sejumlah sarana konektivitas utama belum sepenuhnya pulih, kemudian disusul 

bencana dengan skala lebih besar pada tahun 2025 dengan korban 264 jiwa yang melanda 16 

kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat. Situasi ini 

menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi compound shock, yaitu guncangan berlapis 

sebelum proses pemulihan dari bencana sebelumnya tuntas.

Dalam kerangka ekonomi regional dan tata kelola pembangunan, kondisi tersebut berimplikasi 

langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, serta prospek pertumbuhan jangka 

menengah. Oleh karena itu, refleksi kinerja satu tahun ini dibaca dalam perspektif ketahanan 

(resilience), adaptasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.

Kinerja Makro dalam Konteks Krisis

Data makro Sumatera Barat 2025 memperlihatkan paradoks pembangunan: 

pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibandingkan 2024. 

Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai pelemahan aktivitas ekonomi. Namun 

dalam konteks Sumatera Barat yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, 

serta disrupsi sektor produktif akibat bencana, fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi 

melambat, indikator kesejahteraan justru membaik. 

Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Capaian 

ini menjadikan Sumatera Barat termasuk delapan terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata 

nasional yang sebesar 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa 

menjadi 312,30 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan naik menjadi 

Rp776.517 per kapita per bulan atau meningkat 6,40 persen akibat kenaikan harga komoditas 

makanan. Di saat yang sama, pengeluaran riil per kapita mencapai Rp12,04 juta per tahun atau 

tumbuh 2,76 persen, menandakan daya beli yang tetap terjaga. Kondisi pasar kerja juga relatif 

stabil. Jumlah penduduk bekerja mencapai 3,07 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka 

menurun dari 5,69 persen pada 2024 menjadi 5,52 persen pada 2025, dan kualitas pekerjaan 

membaik dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal.

Perbaikan tersebut diperkuat oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Gini Ratio 

membaik dari 0,287 pada 2024 menjadi 0,280 pada 2025, menjadikannya tujuh terbaik nasional 

dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

tetap inklusif meskipun melambat. Struktur ketenagakerjaan turut mengonfirmasi karakter 

tersebut. Sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, perdagangan kecil dan eceran 

18,57 persen dengan tambahan sekitar 38,25 ribu pekerja pada 2025, diikuti akomodasi dan 

makan minum 8,83 persen serta industri pengolahan 7,79 persen. Di sisi kualitas manusia, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 pada 2024 menjadi 77,27 pada 2025, 

menempatkannya sebagai enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional 75,90. Capaian ini 

ditopang oleh peningkatan umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil.

Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi 2025 tertahan oleh dampak bencana 

yang mengganggu infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan investasi fisik (PMTB), fondasi 

sosial-ekonomi Sumatera Barat tetap bekerja secara inklusif. Refleksi satu tahun kepemimpinan 

Mahyeldi - Vasko menunjukkan bahwa stabilitas kesejahteraan dapat dijaga bahkan dalam situasi 

tekanan eksternal yang berat. Secara agregat, konfigurasi indikator ini menggambarkan satu pola 

yang jelas: fase satu tahun pertama pemerintahan Mahyeldi - Vasko lebih berorientasi pada 

stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibandingkan akselerasi 

pertumbuhan yang agresif.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai 

strategi konsolidatif. Ketika daerah menghadapi tekanan eksternal dan bencana berulang, 

menjaga stabilitas sosial, menekan kemiskinan, mengendalikan pengangguran, dan memperbaiki 

distribusi pendapatan menjadi prioritas yang rasional. Dengan kata lain, tahun pertama 

kepemimpinan Mahyeldi - Vasko lebih tepat dikategorikan sebagai fase stabilisasi sosial-ekonomi 

di tengah krisis, bukan fase ekspansi pertumbuhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana 

fondasi yang telah diperkuat ini menjadi basis untuk fase akselerasi berikutnya. Perlambatan 

pertumbuhan ekonomi perlu direspons melalui peningkatan investasi, percepatan proyek 

strategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.

2. Krisis Berulang dan Tekanan Fiskal Daerah

Ketahanan sosial yang relatif terjaga tersebut sesungguhnya dibangun di atas struktur 

fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serius. Bencana tahun 2024 meninggalkan 

konsekuensi anggaran yang tidak kecil: kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan 

penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jaringan irigasi, serta 

permukiman masyarakat membutuhkan rehabilitasi segera. Sebagian infrastruktur bahkan 

memerlukan rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan ringan. Kebutuhan pembiayaan yang 

besar itu belum sepenuhnya tertangani ketika tahun 2025 kembali menghadirkan bencana 

dengan intensitas dan cakupan yang lebih luas.

Akumulasi dua gelombang bencana ini menciptakan apa yang dalam kajian keuangan 

publik disebut sebagai fiscal stress scenario, yaitu situasi di mana kapasitas fiskal daerah 

menghadapi tekanan simultan dari sisi belanja dan penerimaan. Di satu sisi, belanja tanggap 

darurat harus segera dicairkan untuk evakuasi, logistik, hunian sementara, serta pemulihan 

layanan dasar. Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur memerlukan 

alokasi anggaran jangka menengah yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah 

tetap berkewajiban membiayai program pembangunan rutin seperti pendidikan, kesehatan, 

pengentasan kemiskinan, serta belanja pegawai dan pelayanan publik lainnya.

Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, 

ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Struktur 

APBD sebagian besar telah terikat pada belanja wajib dan mengikat, sehingga fleksibilitas untuk 

melakukan realokasi besar-besaran sangat terbatas. Selain itu, bencana juga berpotensi menekan 

sisi penerimaan daerah, baik melalui perlambatan aktivitas ekonomi maupun terganggunya basis 

pajak dan retribusi. Dengan demikian, pemerintah daerah menghadapi dilema klasik antara 

kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang relatif stagnan.

Dalam konteks tersebut, langkah percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis. Penyusunan yang cepat, berbasis data 

kerusakan terverifikasi, serta diselaraskan dengan standar kementerian teknis menunjukkan 

adanya kesiapan administratif dan kapasitas kelembagaan yang semakin matang. Hal ini penting 

karena dalam mekanisme pendanaan nasional, kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan 

menjadi prasyarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Namun kesiapan teknokratik semata tidak cukup. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, 

baik melalui transfer pusat, skema pembiayaan khusus, maupun dukungan kementerian/lembaga 

terkait, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan lambat. Keterlambatan tersebut 

tidak hanya berdampak pada tertundanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga berpotensi 

menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tekanan fiskal yang 

muncul akibat krisis berulang ini harus dibaca sebagai isu strategis lintas level pemerintahan. 

Ketahanan sosial yang telah terjaga perlu ditopang oleh ketahanan fiskal yang lebih kuat. Dalam 

konteks inilah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial, 

agar pemulihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mengembalikan 

fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.

Memimpin di Tengah Krisis Bencana

Namun di balik angka-angka statistik tersebut, publik melihat dimensi kepemimpinan yang 

lebih personal. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 

September 2009 saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, telah terbiasa berada di garis 

depan penanganan bencana berskala nasional, mengawal tanggap darurat, koordinasi bantuan, 

hingga pemulihan layanan publik. Pengalaman itu membentuk fondasi kepemimpinannya dalam 

situasi darurat. Saat menjadi Wali Kota Padang, ia kembali menghadapi banjir besar yang berulang 

hampir setiap tahun. Dari situ, terbentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan 

berbasis koordinasi lintas sektor. Dalam setiap krisis, Mahyeldi memahami bahwa stabilitas 

komando dan kejelasan arah menjadi kunci. Keputusan harus cepat, tetapi tetap terukur dan 

berbasis data. Pengalaman panjang inilah yang membuatnya tidak mudah terguncang ketika 

Sumatera Barat kembali menghadapi bencana beruntun pada 2024 dan 2025.

Namun sorotan besar tertuju pada Vasko. Datang dari ibu kota dengan latar belakang 

jejaring nasional yang kuat, awalnya ada keraguan publik. Apakah figur muda dari Jakarta ini siap 

menghadapi kompleksitas bencana Sumatera Barat? Apakah ia akan tergagap atau bahkan shock

menghadapi krisis besar di awal kepemimpinannya? Fakta di lapangan justru menunjukkan 

sebaliknya. Vasko tidak terlihat gamang, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda 

kebingungan. Dalam berbagai dokumentasi media, ia tampak menikmati kehadirannya di tengah 

warga, tidur di tenda bersama pengungsi, membawa kendaraan sendiri tanpa protokoler 

berlebihan di tengah situasi bencana, hadir tanpa jarak. Bahkan dalam satu momen yang cukup 

simbolik, ketika para pemimpin lain lengkap dengan sepatu bot dan atribut resmi meninjau lokasi 

berlumpur, Vasko terlihat santai, nyeker, tanpa alas kaki turun langsung ke lumpur untuk 

mengecek fasilitas umum yang rusak.

Gestur itu bukan sekadar spontanitas, tapi sebuah pesan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus 

dibungkus formalitas. Bahwa dalam krisis, empati dan keberanian hadir lebih penting daripada 

simbol kekuasaan. Vasko tidak berdiri di belakang meja tapi berbicara langsung dengan warga, 

bercengkrama, menghibur, berusaha menjaga semangat para pengungsi. Di tengah krisis besar di 

awal masa jabatannya, ia justru terlihat menemukan jati dirinya. Bencana itu seolah tidak 

membuatnya ragu, tetapi justru mematangkan perannya sebagai pemimpin. Jejaring nasional 

yang dimilikinya juga tidak berhenti pada simbol. Jaringannya di pemerintah pusat, relawan, dan 

figur publik nasional berhasil dimobilisasi untuk membantu Sumatera Barat. Bantuan datang lebih 

cepat, dukungan meluas. Ini adalah bentuk kepemimpinan berbasis jaringan luas.

Bagi sebagian masyarakat, Vasko terlihat seperti Mahyeldi di masa muda; energik, dekat 

dengan rakyat, dan tidak berjarak dengan situasi lapangan. Sementara Mahyeldi