 |
| Penyerahan bantuan untuk korban banjir Padang dari DKP Sumbar. Ist |
KITAPUNYA.ID, PADANG, SUMATERA BARAT - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat mencatat kerugian total sebesar Rp21 Miliar, akibat bencana banjir besar yang melanda pada November 2025 di sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DKP kini tengah melakukan upaya cepat dan terarah untuk memulihkan sektor tersebut.
Kerugian Terbesar di Perikanan Budidaya
Banjir telah menyebabkan dampak signifikan, dengan kerugian terbesar tercatat pada bidang Perikanan Budidaya, mencapai total Rp 18,413 miliar. Kerusakan ini tersebar di beberapa wilayah, termasuk Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok.
Beberapa rincian kerugian pada bidang budidaya meliputi:
BBI Mini Koto Tangah (Kota Padang): Kerugian aset, kolam, dan fasilitas senilai Rp 3,3 miliar, serta kerusakan fisik mencapai Rp 2 miliar.
Kabupaten Agam: Kerugian besar mencapai Rp 1,2 miliar pada sektor budidaya, ditambah Rp 1,4 miliar dari dampak banjir bandang yang menyebabkan kematian dan hanyutnya sekitar 12 ton ikan.
Kabupaten Padang Pariaman: Kerugian mencapai Rp 1,9 miliar, termasuk kerusakan kolam dan hilangnya ikan dari 6 Pokdakan Usaha Perorangan, serta kerusakan pada beberapa usaha budidaya sebesar Rp 4,9 miliar.
Kota Padang: Sejumlah Pokdakan mengalami kerugian lebih dari Rp 775 juta akibat pakan hanyut, kolam rusak, dan ikan mati.
Dampak pada Bidang Lain
Selain budidaya, kerugian juga tercatat di bidang lain:
Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP: Total kerugian Rp 370 juta , termasuk kerusakan 0,85 hektare lahan mangrove di Maligi, Pasaman Barat (Rp 150 juta), dan kerugian pada empat kelompok Pokmaswas di Kota Padang (Rp 220 juta).
Perikanan Tangkap: Total kerugian mencapai Rp 380 juta. Kerusakan meliputi perahu, mesin, jaring, dan alat tangkap nelayan di Kota Padang dan Kabupaten Agam, serta hilangnya potensi pendapatan dari pengambilan tiram.
Langkah Cepat Pemulihan
Menyikapi bencana ini, DKP Sumbar segera menurunkan tim untuk melakukan pendataan cepat agar seluruh kerusakan dapat tercatat secara akurat. Pendataan ini mencakup kerusakan kapal/perahu, alat tangkap, kolam budidaya yang tertimbun/hancur, dan fasilitas pengolahan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat menegaskan bahwa upaya pemulihan dilakukan dengan pendekatan respons cepat, kolaboratif, dan berbasis data. Tujuannya adalah memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, khususnya bagi nelayan kecil, pembudidaya skala rumah tangga, dan pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan
Hasil pendataan ini akan segera diprioritaskan untuk dilaporkan kepada Gubernur, diajukan sebagai usulan bantuan ke pusat, dan untuk perencanaan rehabilitasi. DKP Sumbar juga berkoordinasi erat dengan KKP, BNPB, dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi yang menyeluruh dan memfasilitasi pemulihan jangka panjang.
0 Comments