 |
| Foto bersama |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Selain membenahi infrastruktur yang rusak, perhatian juga diberikan terhadap pemulihan psikososial serta perlindungan perempuan dan anak yang termasuk kelompok rentan.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI bersama Pemerintah Kota Padang mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi calon petugas Pos SAPA yang berlangsung di Kantor Camat Koto Tangah.
Pos SAPA diharapkan menjadi pusat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang terdampak bencana. Fasilitas ini akan menyediakan layanan pengaduan, perlindungan, serta pendampingan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan pengaktifan Pos SAPA merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara setelah masa tanggap darurat berakhir.
Menurut Boby, operasional pos tersebut akan melibatkan delapan calon petugas yang direkrut dari organisasi perempuan Aisyiyah.
Sebelum menjalankan tugas di lapangan, para calon petugas terlebih dahulu mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, prosedur penerimaan laporan secara aman, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi korban.
Boby menegaskan, perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah.
“Penanganan persoalan perempuan dan anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kami mengajak seluruh unsur masyarakat, mulai dari pengurus RT/RW, tokoh agama hingga kader kelurahan, untuk bersama-sama mengoptimalkan Pos SAPA sebagai sarana memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para relawan agar mengutamakan pendekatan yang humanis saat memberikan pelayanan kepada warga terdampak bencana di kawasan Huntara.
Boby berharap para petugas mampu memberikan pendampingan secara tanggap, penuh empati, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
“Para relawan yang nantinya bertugas di Pos SAPA kami harapkan dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berikan pelayanan terbaik kepada korban di hunian sementara dengan mengedepankan empati dan respons yang cepat,” katanya.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa pengaktifan Pos SAPA menjadi bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi selama mereka tinggal di pengungsian maupun hunian sementara.
Ia berharap keberadaan pos tersebut dapat membantu perempuan dan anak di Huntara Kota Padang memperoleh layanan perlindungan yang optimal.
Dianawati juga menekankan pentingnya pelaksanaan bimbingan teknis bagi calon petugas. Pembekalan ini diperlukan agar para relawan memahami prosedur pelayanan sekaligus memiliki kepekaan dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin dialami perempuan dan anak di lokasi hunian sementara.
Menurutnya, kesiapan petugas menjadi faktor penting dalam memastikan setiap laporan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani dengan tepat.
“Kami berharap seluruh calon petugas mengikuti bimtek dengan baik sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak yang tinggal di kawasan Huntara Kota Padang,” tutur Dianawati.
Melalui pengaktifan Pos SAPA dan peningkatan kemampuan para relawan, pemerintah berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan lingkungan yang aman, memudahkan akses terhadap layanan perlindungan, serta mendukung pemulihan kondisi perempuan dan anak yang terdampak bencana di Kota Padang.(def*)
