JAKARTA, KITAPUNYA.ID — Berulangnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan memicu keprihatinan serius dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa indikator keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh lagi hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan dari sejauh mana bencana tersebut berhasil dicegah sejak awal.
Untuk memutus siklus tahunan ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendorong pemerintah agar memodernisasi strategi pencegahan karhutla dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti penguatan sistem deteksi dini berbasis satelit dan drone.
"Kita mengapresiasi kerja keras seluruh petugas di lapangan. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan bagaimana kebakaran dapat dicegah agar tidak terus berulang setiap tahun," tegas Nevi di Jakarta.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Barat ini mengingatkan bahwa dampak kabut asap sudah sangat mengkhawatirkan. Selain melumpuhkan aktivitas ekonomi dan berpotensi mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga, ancaman utama dari karhutla adalah merosotnya kualitas kesehatan masyarakat akibat paparan asap beracun.
Terkait keputusan pemerintah yang belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, Nevi menyatakan dapat memahami langkah tersebut sepanjang disesuaikan dengan kapasitas penanganan di daerah serta perkembangan dinamis di lapangan. Meski demikian, ia meminta pemerintah tidak mengendurkan kewaspadaan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan respons cepat, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta perlindungan bagi warga terdampak,” ujar Nevi.
Restorasi Gambut dan Solusi Ekonomi Masyarakat
Selain pemanfaatan teknologi deteksi dini, Nevi mendorong percepatan restorasi ekosistem gambut serta perluasan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Menurutnya, kunci utama pencegahan di tingkat tapak adalah melibatkan dan memperdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia menilai, selama masyarakat tidak diberikan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan, potensi pembakaran lahan akan tetap ada.
“Masyarakat harus diberikan solusi ekonomi yang nyata. Menjaga hutan dan gambut harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada membakar lahan,” jelasnya.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menutup pernyataannya, Nevi mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, secara transparan dan tanpa pandang bulu. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan komitmen negara dalam melindungi lingkungan.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa. Kita harus membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menjadi korban bencana asap,” pungkasnya.
