 |
| Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menghadiri Rapat |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menargetkan tidak ada lagi anak yang putus atau tidak mengenyam pendidikan pada 2029. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah memperkuat kerja sama dengan aparatur kelurahan, tokoh adat, bundo kanduang, serta berbagai unsur masyarakat melalui gerakan Sinergi Nagari.
Upaya itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Sinergi Nagari untuk Penanganan ATS yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah, serta para lurah, ninik mamak, dan bundo kanduang dari seluruh wilayah Kota Padang.
Dalam pertemuan itu, Maigus Nasir menekankan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintahan hingga keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang mencapai 6.139 anak. Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 7.178 anak.
Maigus mengatakan, penanganan ATS menjadi salah satu fokus Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, pemerintah berupaya memperkuat akses pendidikan bagi seluruh anak sekaligus mendukung terwujudnya Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta mendampingi mereka agar dapat kembali memperoleh pendidikan.
Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan camat, lurah, RT/RW, LKAAM, KAN, hingga bundo kanduang. Seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Maigus juga mengajak masyarakat mengedepankan semangat kebersamaan yang selaras dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan.
Ia menjelaskan, penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan cukup beragam dan tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Faktor lingkungan pergaulan, perundungan yang menimbulkan trauma psikologis, pola pengasuhan, serta kurangnya perhatian orang tua juga dapat memengaruhi keputusan anak untuk meninggalkan bangku sekolah.
Karena itu, Maigus menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Bagi anak yang belum bersedia kembali ke sekolah formal, Pemko Padang menyediakan alternatif pendidikan nonformal melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menangani ribuan anak yang masuk dalam pendataan ATS.
Dari lebih 6.000 anak yang telah tercatat dalam sistem, sekitar 2.000 anak sudah mendapatkan intervensi dan diarahkan kembali mengakses layanan pendidikan.
Penanganan tersebut dilakukan melalui sejumlah upaya, di antaranya pemberian bantuan pendidikan, pendampingan untuk mengatasi persoalan administrasi, serta fasilitasi agar anak dapat kembali mengikuti pendidikan formal maupun nonformal.
Ikhwansyah turut mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan anak-anak yang mengalami hambatan untuk bersekolah, khususnya akibat persoalan biaya.
Ia meminta warga menyampaikan informasi tersebut kepada lurah setempat agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti dan mencarikan jalan keluar.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemko Padang berharap jumlah ATS terus berkurang hingga target zero ATS pada 2029 dapat tercapai. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena berbagai keterbatasan.(def*)
