 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Monthly Meeting |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir memimpin rapat koordinasi bulanan yang diikuti jajaran asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan sekaligus membahas sejumlah persoalan prioritas dan program strategis daerah. Salah satu agenda yang dibahas adalah pemberian apresiasi kepada OPD yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang atas keberhasilannya meraih peringkat keenam nasional dalam Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.
Fadly menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ia berharap prestasi itu dapat menjadi dorongan bagi OPD lainnya untuk terus mengembangkan inovasi serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
"Saya mengapresiasi seluruh jajaran DPMPTSP atas pencapaian di tingkat nasional ini. Prestasi tersebut hendaknya menjadi tolok ukur sekaligus motivasi bagi OPD lain untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Fadly.
Selain membahas capaian kinerja, rapat koordinasi juga menyoroti penanganan bencana banjir dan galodo yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada 10 Oktober 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Fadly meminta seluruh OPD terkait segera mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, terutama di kawasan yang rawan bencana.
Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terencana, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan agar mampu mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.
"Saya meminta seluruh OPD bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Penanganan infrastruktur banjir di daerah rawan juga harus dipercepat dengan mengutamakan kualitas, sehingga risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menekankan pentingnya pendataan kerusakan serta pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana. Ia meminta para camat segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan memastikan informasi mengenai kerusakan rumah warga tercatat secara akurat.
Perhatian khusus diberikan kepada wilayah Koto Tangah dan Kuranji yang termasuk kawasan terdampak. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan rumah maupun mempertimbangkan kemungkinan relokasi warga.
Maigus menjelaskan, hasil pendataan yang valid juga diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tata ruang. Karena itu, ia mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang agar penanganan kawasan rawan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah.
"Saya meminta para camat segera menginventarisasi kerusakan rumah di wilayah terdampak, terutama Koto Tangah dan Kuranji. Data yang akurat sangat penting untuk menentukan langkah perbaikan maupun opsi relokasi melalui percepatan revisi RTRW Kota Padang," ungkap Maigus.
Menjelang akhir kegiatan, rapat koordinasi bulanan tersebut ditutup dengan pelepasan pejabat senior Pemerintah Kota Padang yang akan memasuki masa purnatugas. Pejabat yang dilepas adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, yang dijadwalkan pensiun pada 31 Oktober 2026.
Pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan pemerintah daerah atas pengabdian Corri Saidan selama 34 tahun 9 bulan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Padang.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penanganan bencana, serta memastikan proses pemulihan masyarakat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.(def*)
