 |
| Ketua DPRD Sumbar Paparkan Capaian Pembangunan dan Tantangan |
PADANG, KITAPUNYA.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyoroti berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai sekaligus sejumlah tantangan yang masih perlu diselesaikan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sumbar.
Peringatan hari jadi provinsi ini menjadi kesempatan untuk meninjau kembali perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mendorong Sumatera Barat menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan merata.
Muhidi menegaskan bahwa peringatan hari jadi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi sarana untuk menghargai perjuangan para tokoh terdahulu yang telah membangun dasar bagi kemajuan Sumatera Barat.
Ia menjelaskan, perkembangan Sumatera Barat hingga saat ini merupakan hasil kontribusi banyak pihak, termasuk ulama, pendidik, pejuang, saudagar, kaum intelektual, ninik mamak, bundo kanduang, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya.
Menurut Muhidi, nilai perjuangan dan keteladanan para pendahulu perlu terus diwariskan kepada generasi sekarang. Hal itu penting sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan serta menghadapi berbagai persoalan yang akan muncul di masa depan.
Dari sisi pembangunan manusia, Sumatera Barat menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi tersebut mencapai 77,27 dan menempatkannya pada posisi keenam tertinggi di tingkat nasional.
Selain itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,27 persen. Adapun Indeks Gini berada pada angka 0,285, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah.
Kendati demikian, Muhidi mengingatkan bahwa sejumlah indikator positif tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terlena. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata.
Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat juga perlu menjadi perhatian. Di samping itu, kemampuan keuangan daerah dan kemandirian fiskal harus terus diperkuat melalui perencanaan serta kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai hendaknya dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan, bukan dianggap sebagai akhir dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga harus membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,54 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif selama semester pertama tahun 2026 mencapai 4,77 persen.
Capaian pertumbuhan pada triwulan II tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,70 persen.
Perkembangan positif juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,51 persen. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,06 juta orang atau bertambah sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Di sektor kesejahteraan, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Maret 2026 sebanyak 311,14 ribu orang, setara dengan 5,27 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2025.
Sementara itu, kualitas pembangunan manusia juga terus mengalami peningkatan. IPM Sumatera Barat pada 2025 mencapai 77,27, naik dari 76,43 pada tahun sebelumnya.
Mahyeldi turut mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi geografis Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah pada penghujung 2025 menjadi pelajaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Untuk itu, pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta berbagai lembaga terkait. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi bencana.
Rapat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat itu juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Duta Besar Palestina dan Belarus, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta sejumlah undangan lainnya.(def*)
