PADANG, KITAPUNYA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat benteng perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemprov Sumbar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peran Guru dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak yang menyasar para Guru Bimbingan Konseling (BK) jenjang SMA/Sederajat di HW Hotel Kota Padang, Selasa (18/8/2026).
Langkah strategis ini dipicu oleh maraknya kasus kekerasan yang membayangi dunia pendidikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, tercatat sebanyak 760 kasus kekerasan terhadap anak dengan total 851 korban.
Dari angka tersebut, lingkungan sekolah menyumbang 130 korban (15,28%), sementara kekerasan dalam rumah tangga mencapai 412 korban (48,4%). Rentang usia 13–17 tahun menjadi kelompok paling rentan dengan proporsi mencapai 60,4% (514 korban).
Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dr. Herlin Sridiani, M.Kes., menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan justru menjadi tempat berseminya aksi kekerasan.
"Masalah kekerasan ini begitu kompleks. Penanganannya tidak bisa hanya bersifat reaktif, melainkan harus membangun sistem yang proaktif dan berlandaskan kepedulian bersama," ujar dr. Herlin saat membuka acara secara resmi.
Ia menyoroti munculnya ragam bentuk ancaman baru seiring perkembangan teknologi, seperti Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), paparan konten digital negatif, hingga pergeseran pola relasi keluarga. Oleh sebab itu, Guru BK diposisikan sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan, memberikan respons awal yang tepat, serta menguasai alur mekanisme rujukan penanganan.
Bimtek ini sekaligus menjadi momentum penguatan program strategis bertajuk Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh 2045 (PANTAU SUMBAR 2045). Gerakan ini dirancang sebagai bagian dari visi jangka panjang Pemprov Sumbar untuk mewujudkan generasi emas yang terlindungi, berkualitas, dan berdaya saing.
Melalui sinergi terpadu antara satuan pendidikan, UPTD PPA, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, serta lembaga layanan terkait, Pemprov Sumbar optimistis mampu memutus rantai kekerasan dan memastikan setiap anak di Ranah Minang mendapatkan hak mutlaknya untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman.
Perlindungan Anak dan Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA)
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA) DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Desra Elena, SKM, MKM, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan amanat konstitusi dan bagian dari komitmen global (SDGs) serta arah pembangunan nasional.
Dalam pemaparannya, Desra menegaskan bahwa sepertiga waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah, sehingga keberadaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) menjadi krusial.
"Anak adalah aset bangsa. Salah satu dari 31 hak anak yang dijamin undang-undang adalah hak mendapatkan pendidikan dalam kondisi aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan," ujar Desra Elena.
Ia menambahkan, pembentukan SRA di Sumatera Barat ditujukan untuk mengubah paradigma pendidik dari sekadar pengajar menjadi pembimbing dan sahabat anak. SRA juga berfungsi sebagai benteng pencegahan terhadap berbagai isu krisis, seperti kasus perundungan (bullying), kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, hingga penyalahgunaan NAPZA dan gawai di kalangan peserta didik.
DP3AP2KB Sumbar terus mendorong seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan lima prinsip utama SRA, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, partisipasi anak, serta pengelolaan yang baik. Masyarakat yang melihat atau mengalami tindakan kekerasan juga diimbau memanfaatkan layanan pengaduan resmi melalui call center SAPA 129 atau WhatsApp di 08111-129-129.
Penanganan Trauma dan Kehadiran Figur Aman bagi Anak Korban Kekerasan
Senada dengan upaya menciptakan ruang aman di sekolah, Praktisi Psikologi Klinis RSAM Bukittinggi sekaligus akademisi Fakultas Psikologi UPI YPTK Padang, Zera Mendoza, menyoroti pentingnya pendekatan psikologis mendalam bagi anak-anak korban kekerasan.
Zera menjelaskan bahwa trauma akibat kekerasan bukan sekadar ingatan buruk, melainkan bagaimana sistem saraf menyimpan pengalaman ancaman. Oleh karena itu, penanganan anak korban kekerasan memerlukan kepekaan dan pemulihan ikatan rasa aman (attachment).
"Kadang, yang paling dibutuhkan korban bukan jawaban atau ceramah moral, tapi seseorang yang benar-benar mau mendengarkan dan divalidasi emosinya. Hubungan yang aman dan konsisten adalah obat pertama sebelum intervensi klinis," ungkap Zera Mendoza.
Zera juga mengkritisi berbagai stigma dan keterbatasan masyarakat yang kerap menyalahkan korban (victim blaming), sehingga korban enggan melapor. Menurutnya, kegagalan masyarakat dan tenaga pendidik dalam memberikan perlindungan hari ini secara tidak langsung membiarkan kekerasan menjadi kurikulum tak terlihat bagi masa depan anak.
Stabilisasi Emosi dan Psychological First Aid (PFA) untuk Relawan
Selain penanganan kasus kekerasan harian, kesiapsiagaan menghadapi situasi krisis dan bencana alam di Sumatera Barat juga menjadi perhatian utama. HIMPSI terus memberikan penyegaran keterampilan Psychological First Aid (PFA) atau Dukungan Psikologis Awal bagi para relawan, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat keamanan.
Zera Mendoza menjelaskan bahwa PFA berfungsi layaknya P3K pada luka fisik. Jika P3K mengurangi ketidaknyamanan tubuh, maka PFA hadir untuk mengurangi guncangan emosional dan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk pasca-peristiwa traumatis.
Penerapan PFA dilakukan melalui tiga langkah kunci (Look, Listen, Link):
Look (Lihat): Memeriksa keamanan, kondisi fisik, serta mengenali individu yang membutuhkan bantuan dasar atau dukungan khusus.
Listen (Dengarkan): Mendekati korban, mendengarkan keluhan secara aktif tanpa menekan, serta memberikan rasa tenang.
Link (Hubungkan): Membantu menyambungkan korban dengan keluarga, dukungan sosial, atau layanan medis/psikologis profesional yang relevan.
Melalui penguatan Sekolah Ramah Anak dan peningkatan kapasitas PFA bagi para relawan serta pendidik, diharapkan Sumatera Barat mampu menciptakan lingkungan yang tangguh, aman, dan berperspektif hak anak dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun krisis bencana.
