 |
| Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra |
JAKARTA, KITAPUNYA.ID – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fatimah Azzahra menyayangkan keputusan kepolisian yang tidak mengizinkan massa menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Meski lokasi aksi dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Fatimah mengatakan demonstrasi tetap dinilai berhasil mencapai tujuan utama. Menurutnya, mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada publik.
“Pada dasarnya kami tetap menilai tujuan aksi sudah tercapai. Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan tuntutan kami,” ujar Fatimah saat ditemui di Jalan Jenderal Sudirman.
Namun, dia mengaku kecewa karena rencana menyampaikan aspirasi secara langsung di Bundaran HI kembali tidak dapat dilakukan. Fatimah juga mempertanyakan alasan pelarangan tersebut.
Ia menyebut Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana aksi mahasiswa di Bundaran HI. Karena itu, Fatimah menilai adanya pembatasan tersebut perlu dipertanyakan dari sisi kebebasan berdemokrasi.
“Kalau aspirasi tidak bisa disampaikan di sana, kami tentu mempertanyakan apakah ini bentuk demokrasi yang berjalan setengah-setengah,” katanya.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya menjelaskan alasan pihaknya tidak memberikan izin kepada massa BEM UI untuk melakukan aksi di Bundaran HI. Polisi mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap kelancaran mobilitas dan aktivitas masyarakat di Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI merupakan salah satu kawasan strategis karena menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, transportasi, serta terdapat sejumlah kantor perwakilan diplomatik negara asing.
Menurut Budi, apabila aksi massa menyebabkan kemacetan besar di kawasan tersebut, dampaknya berpotensi merembet ke berbagai ruas jalan utama Jakarta.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan di jalur arteri sekitar Bundaran HI, tetapi bisa meluas hingga kawasan Slipi dan Gatot Subroto,” ujarnya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta.
Budi menegaskan, penggunaan Bundaran HI sebagai lokasi penyampaian aspirasi dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam skala yang lebih luas hingga berpotensi melumpuhkan sejumlah bagian Jakarta.(def*)
