 |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang, Tarmizi Ismail menerima penghargaan |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali mencatat prestasi dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan, serta berlandaskan kepastian hukum. Kali ini, Pemko Padang berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus di bidang dokumentasi produk hukum dan reformasi hukum.
Tiga penghargaan tersebut diperoleh pada tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Kantor Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (19/8/2026).
Di tingkat nasional, Kota Padang berhasil masuk lima besar dengan menempati posisi kelima dalam penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2025 untuk kategori pemerintah kota. Padang meraih predikat AA atau Istimewa dengan nilai 99.
Prestasi serupa juga ditorehkan dalam penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Pemko Padang berada di posisi kedua untuk kategori Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pada penilaian tersebut, Padang kembali memperoleh predikat AA atau Istimewa dengan skor 99.
Sementara itu, capaian tertinggi diraih melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 tingkat Sumatera Barat. Kota Padang berhasil menjadi peringkat pertama dengan nilai sempurna 100.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemko Padang dalam menjalankan reformasi hukum sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Tarmizi Ismail mengaku bersyukur atas capaian yang diraih jajaran pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, tiga prestasi tersebut meliputi peringkat kelima nasional untuk pengelolaan JDIHN, peringkat kedua tingkat Sumatera Barat dalam pengelolaan dokumentasi produk hukum, serta peringkat pertama IRH dengan nilai 100.
Menurut Tarmizi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pimpinan daerah dan seluruh jajaran Pemko Padang. Arahan serta pengawasan pimpinan dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong aparatur bekerja secara maksimal.
Ia juga menilai kerja sama antarlembaga dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun sistem tata kelola hukum yang tertib dan efektif. Pengelolaan dokumentasi produk hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh organisasi perangkat daerah.
Tiga penghargaan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi yang baik di lingkungan Pemko Padang. Capaian itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang tertib hukum serta pelayanan publik yang transparan, adil, dan berkualitas bagi masyarakat.(def*)
