 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menghadiri Penandatanganan MoU |
PADANG, KITAPUNYA.ID— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat kerja sama lintas sektor untuk memastikan pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan tidak terlantar setelah memperoleh pelayanan medis. Upaya ini melibatkan pemerintah daerah, rumah sakit, BPJS Kesehatan, Baznas, lembaga filantropi, serta sejumlah pihak lainnya.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pasien telantar di Sumbar. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai IV RSUP Dr. M. Djamil Padang, Kamis (20/8/2026).
Mahyeldi menilai persoalan pasien telantar tidak bisa ditangani rumah sakit seorang diri. Penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak instansi, mulai dari pelayanan kesehatan, pengurusan administrasi, kepesertaan jaminan sosial, pembiayaan, hingga proses pemulangan pasien dan mempertemukannya kembali dengan keluarga.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan membuat pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat yang menjalani perawatan di RSUP Dr. M. Djamil dapat memperoleh dukungan secara menyeluruh.
“Dengan adanya kerja sama lintas sektor ini, akan ada kecepatan layanan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan pemerintah harus hadir memberikan solusi, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi maupun persoalan sosial. Keberadaan pemerintah, menurutnya, harus dapat dirasakan melalui pelayanan yang benar-benar membantu masyarakat.
Mahyeldi juga mengingatkan seluruh pihak agar kesepakatan yang telah dibuat tidak berhenti sebatas seremoni penandatanganan. Implementasi di lapangan menjadi bagian penting agar kebutuhan pasien dapat segera dipenuhi.
“Tidak cukup hanya MoU kerja sama, tetapi rakyat membutuhkan apa yang mereka perlukan, itu yang harus mereka dapatkan,” ujarnya.
Selain memperkuat sistem pelayanan, Mahyeldi mendorong Baznas dan lembaga filantropi untuk menciptakan skema bantuan pembiayaan sosial yang lebih inovatif. Potensi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan dapat disalurkan untuk membantu kelompok yang membutuhkan.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kemampuan dengan mereka yang berada dalam kondisi terbatas. Melalui program yang tepat, bantuan tersebut dapat diberikan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Dovy Djanas menyampaikan bahwa persoalan pasien telantar merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya rumah sakit. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan, RSUP Dr. M. Djamil masih menemukan berbagai kasus, seperti pasien tanpa identitas, tidak memiliki keluarga atau penanggung jawab, mengalami kendala ekonomi, serta menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan.
Dovy mengatakan kerja sama yang dibangun bertujuan membentuk sistem pelayanan terpadu yang dapat menangani persoalan pasien secara menyeluruh.
“Yang kita bangun hari ini bukan sekadar kerja sama antarinstansi, tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang terintegrasi,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, penanganan pasien tidak hanya berfokus pada aspek medis. Prosesnya juga mencakup pencarian identitas, pengurusan jaminan kesehatan, penyelesaian persoalan sosial dan administrasi, dukungan pembiayaan, hingga pemulangan serta reunifikasi dengan keluarga.
Agar pelaksanaannya berjalan efektif, koordinasi antarinstansi akan diperkuat melalui penunjukan person in charge (PIC), pembenahan alur pelayanan dan standar operasional prosedur, pemanfaatan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri perwakilan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, sejumlah RSUD, Baznas, lembaga filantropi, Yayasan Jamil Peduli Kasih, Kitabisa.com, jajaran manajemen RSUP Dr. M. Djamil Padang, serta pihak terkait lainnya.
Dengan sinergi tersebut, penanganan pasien telantar di Sumbar diharapkan semakin terpadu sehingga persoalan administrasi, sosial, ekonomi, maupun ketiadaan keluarga tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan.(def*)
