 |
| Foto bersama Anggota DPR RI Nevi Zuairina bersama jajaran mitra BUMN. Ist |
KITAPUNYA.ID, SURABAYA- Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan bahwa sebagai negara maritim, Indonesia wajib membangun kemandirian industri pelayaran dan perkapalan secara berkelanjutan.
Namun, kunjungannya ke mitra BUMN Pelayaran di Surabaya pada 21–23 November 2025 menunjukkan adanya tantangan besar yang harus segera diatasi
Menurut Nevi, fungsi pengawasan Komisi VI kali ini bertujuan memperkuat industri maritim nasional melalui BUMN strategis, termasuk PT PAL Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, BP BUMN, dan Danantara Asset Management.
"Indonesia adalah negara kepulauan. Kita harus memastikan kemandirian industri perkapalan dan peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan agar daya saing maritim nasional benar-benar meningkat," ujar politisi PKS dari Dapil Sumatera Barat II tersebut.
Tantangan Ganda Industri Kapal Nasional
Dalam keterangannya, Nevi menjelaskan dua persoalan utama yang menghambat kemandirian industri kapal nasional:
Utilisasi Pembangunan Kapal Rendah: Utilisasi pembangunan kapal baru hanya berada di kisaran 30–40 persen, jauh di bawah sektor reparasi yang mencapai 75–80 persen.
Ketergantungan Komponen Impor Tinggi: Sekitar 70 persen biaya produksi galangan masih berasal dari komponen luar negeri, seperti mesin kapal, sistem propulsi, elektronik, dan peralatan navigasi.
Nevi menilai, ketergantungan impor yang tinggi ini hanya dapat diatasi melalui pengembangan rantai pasok domestik yang kuat dan roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terukur.
"Kami mendukung percepatan substitusi impor, tetapi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan resistensi pasar atau gangguan proyek," tegasnya.
Kepastian Investasi Revitalisasi Galangan
Selain persoalan TKDN, Nevi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan modernisasi fasilitas galangan. Galangan PT PAL Indonesia, misalnya, memerlukan revitalisasi senilai Rp2,71 triliun. Nevi menekankan pentingnya kepastian pembiayaan jangka panjang untuk investasi ini.
"Kami di Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti terkait kebutuhan investasi modernisasi galangan dan skema pembiayaannya, termasuk melalui dukungan dari Danantara Asset Management, SMI, atau LPEI," janji Nevi.
Desakan Kolaborasi Lintas BUMN
Dalam pertemuan tersebut, Nevi mendesak PT PAL dan Pelindo Jasa Maritim untuk menyajikan data terperinci mengenai utilisasi fasilitas, kebutuhan peningkatan kapasitas, dan peta risiko rantai pasok.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas BUMN agar modernisasi galangan dan peningkatan layanan pelabuhan dapat berjalan paralel dengan peningkatan kualitas SDM maritim nasional.
Nevi berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terutama menyangkut pengawasan kontrak industri pertahanan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, serta penguatan kapasitas galangan dan kepelabuhanan.
"Industri maritim adalah pilar strategis kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemandirian kapal nasional harus dibangun dari dalam negeri, dengan tata kelola yang transparan dan ekosistem industri yang solid," tutupnya.
0 Comments