PADANG, KITAPUNYA.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mempertegas komitmennya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui pelantikan 33 Pejabat Administrator (Eselon 3) dan Pengawas (Eselon 4) di lingkungan Pemprov Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026).
Pelantikan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. Dari total 33 pejabat yang dilantik, sebanyak 17 orang resmi menduduki jabatan administrator (eselon III), sementara 16 lainnya mengemban amanah sebagai pejabat pengawas (eselon IV).
Para pejabat baru ini akan memperkuat lini pelayanan dan kinerja di 12 perangkat daerah strategis. Instansi tersebut meliputi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta RSUD M. Natsir.
Dobrak Sistem: Wajibkan Inovasi dan Manajemen Talenta
Dalam arahannya, Sekda Arry Yuswandi menekankan bahwa pengisian jabatan kini tidak lagi berjalan konvensional, melainkan mengedepankan aspek kompetensi, kapasitas, dan kepatutan yang objektif.
Ia juga menyoroti perbedaan peran antara jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural, menurutnya, berorientasi pada fungsi manajerial, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, jabatan fungsional menitikberatkan pada keahlian serta keterampilan teknis tertentu. Keduanya merupakan roda penggerak organisasi yang saling melengkapi dan tidak untuk dipertentangkan.
Guna memastikan jenjang karier ASN berjalan tepat sasaran, Pemprov Sumbar memberlakukan kebijakan internal baru. Setiap pejabat fungsional yang hendak naik ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya kini diwajibkan menelurkan inovasi sesuai bidang tugasnya. Kelayakan inovasi tersebut nantinya akan disaring secara ketat oleh Tim Penilai Kepegawaian yang langsung diketuai oleh Sekda.
"Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi," tegas Arry.
Tidak berhenti di situ, ke depan Pemprov Sumbar juga akan semakin memperkuat penerapan sistem manajemen talenta untuk pengisian jabatan struktural. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penempatan pejabat murni berbasis kompetensi dan objektivitas, serta menjauhkan unsur subjektivitas seperti rasa suka atau tidak suka (like and dislike).
Tegaskan Pentingnya Etika Birokrasi
Selain menuntut profesionalisme tinggi, Arry berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi, memahami bidang tugas, serta mengenali batas kewenangan masing-masing. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan kerja melalui pembagian peran yang proporsional antara atasan dan bawahan.
Menurutnya, bawahan memiliki peran penting dalam memberikan saran dan pertimbangan konstruktif, sementara atasan bertanggung jawab penuh dalam merumuskan kebijakan akhir demi mencapai tujuan organisasi.
“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” pungkasnya.
Acara pelantikan yang khidmat ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sumbar. Di antaranya tampak hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri.
