Nevi Zuairina (PKS): Evaluasi Izin AMDK di Subang Wajib Diperluas

 

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberikan dukungan tegas terhadap langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin penggunaan air tanah oleh produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Subang, Jawa Barat.

Dukungan ini disampaikan Nevi menyusul temuan inspeksi mendadak (sidak) oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di mana pasokan air sebuah perusahaan AMDK terbukti berasal dari sumur bor dalam (kedalaman 100–130 meter) dengan pipa bertekanan tinggi, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana yang diklaim.

“Kami di DPR mengapresiasi dan akan mengawal ketat evaluasi izin pengambilan air tanah ini. Regulasi harus menjadi instrumen yang kuat untuk menjaga kelestarian sumber daya air nasional sekaligus memastikan konsumen mendapatkan informasi dan produk yang benar sesuai label,” tegas Nevi di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Politisi PKS ini menegaskan bahwa evaluasi izin saja tidak cukup. Pemerintah wajib menyiapkan langkah yang lebih komprehensif, mulai dari pemantauan real-time terhadap debit air yang digunakan, publikasi berkala hasil monitoring, hingga mekanisme sanksi yang sangat tegas bagi setiap pelanggaran.

“Jika pengawasan di lapangan lemah dan sanksi tidak konsisten, legalitas izin tidak akan menjamin praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Transparansi dan pengawasan efektif adalah kunci, tanpa itu, perlindungan lingkungan dan konsumen akan terus terabaikan,” jelasnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan air tanah. Ketersediaan data hidrogeologi yang lengkap, monitoring berkelanjutan, serta skema pemulihan lingkungan yang berjalan, harus menjadi prasyarat mutlak dalam setiap perizinan.

Lebih lanjut, Nevi menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar. Pengambilan air tanah secara berlebihan dari akuifer yang sama-sama menjadi kebutuhan warga dapat memicu potensi penurunan permukaan air dan mengganggu pasokan air domestik.

“Saya melalui Fraksi PKS akan terus berjuang memastikan hak masyarakat atas akses air yang cukup dan layak terpenuhi. Jangan sampai terjadi asimetri informasi, di mana perusahaan memegang kendali penuh atas data sementara masyarakat tidak mengetahui kondisi sumber air mereka yang sebenarnya,” tutup Nevi Zuairina.