PADANG – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Barat, memasuki babak akselerasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menuntaskan pembebasan lahan dalam waktu dua bulan ke depan, paling lambat Desember 2025.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran pada Rabu (29/10/2025).
Keputusan Bersama untuk Percepatan
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala BPN Sumbar, Kepala BPJN Sumbar, perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai pelaksana proyek, Pemko Padang, serta para Niniak Mamak dari KAN Lubuk Kilangan, menghasilkan kesepakatan bulat: mempercepat pembebasan lahan agar pengerjaan fisik proyek Rp2,8 triliun ini dapat segera dimulai.
“Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insya Allah pada bulan November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Fokus pada Legalitas dan Koordinasi Lintas Sektor
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa percepatan harus diiringi dengan proses yang cermat dan sesuai aturan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
“Saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan Niniak Mamak agar terus memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga rasa saling percaya,” tegasnya.
Percepatan ini dilakukan menyusul hasil peninjauan Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil pada Senin (27/10), yang menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum bisa dimulai karena persoalan lahan seluas 18,7 hektare belum rampung.
Flyover Sitinjau Lauik sangat krusial karena ditujukan untuk mengatasi masalah kemacetan dan menekan risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok, dengan total investasi proyek mencapai Rp2,8 triliun (belum termasuk biaya operasional dan pemeliharaan Rp562 miliar).
0 Comments