 |
| Penandatangan MoU usai peluncuran aksi PANTAU Sumbar 2045. Ist |
PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah serius dalam upaya penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan meluncurkan Aksi PANTAU SUMBAR 2045 pada Rabu, 2 Oktober 2025.
Peluncuran yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini bertempat di Aula DP3AP2KB Prov. Sumatera Barat.
PANTAU SUMBAR 2045, yang merupakan singkatan dari Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Rangka Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh, bertujuan membangun kolaborasi multi-pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi penerus.
Data Kekerasan Anak Mencekam, Dominasi Seksual dan Rentang Usia 13-17 Tahun
Keprihatinan terhadap meningkatnya kasus kekerasan menjadi pemicu utama diluncurkannya aksi ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyoroti data kekerasan yang tercatat pada Simfoni PPA:
Tahun 2024: Terdapat 841 korban kekerasan anak yang melapor.
Hingga September 2025: Sudah tercatat 509 kasus dengan 572 korban.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan," ujar Sekda Arry. Ia menjelaskan bahwa jenis kekerasan seksual masih mendominasi dan mayoritas anak yang menjadi korban berada pada rentang usia 13 hingga 17 tahun.
"Anak-anak adalah generasi emas 2045 yang sangat berharga. Kekerasan yang mereka alami adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa," tegasnya, menekankan pentingnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
Pendekatan Pentahelix dan Fokus pada Deteksi Dini
Dalam upaya menghadapi tantangan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan perkawinan anak yang masih menjadi permasalahan serius, Sekda Arry menekankan perlunya pendekatan pentahelix.
"Isu kekerasan terhadap anak dan perempuan membutuhkan upaya yang sinergis, kolaboratif, dan terkoordinasi antar berbagai pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," tuturnya.
Salah satu Quick Win dari Aksi PANTAU SUMBAR 2045 yang tengah diproses adalah program deteksi dini kekerasan pada anak sekolah yang merupakan wujud kerja sama dengan Universitas Andalas.
Selain kekerasan, persoalan perkawinan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi fokus. Sekda Arry menutup dengan menyerukan penguatan edukasi dan kesadaran di masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak serta perlindungan hukum yang tersedia. (*)
0 Comments