 |
| Pj. Gubernur Sumbar, Hamdani memberi sambutan saat ramah tamah dengan jurnalis dan OPD di Istana Gubernuran. YL |
PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru saja dikomandoi seorang Penjabat Gubernur dari Kementrian Dalam Negeri, Hamdani. Mantan Plh Sekjen Kemendagri ini ternyata mempunyai tugas khusus selain melantik, bupati/walikota terpilih, tapi juga menuntaskan program vaksinasi.
Putra Pesisir Selatan tersebut, langsung menyampaikan, tugas utamanya dilantik menjadi Pj Gubernur Sumbar adalah memastikan program penanganan Covid-19 di Sumbar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya program vaksinasi. Karena menurutnya, vaksinasi adalah satu-satu jalan menghentikan pandemi Covid-19.
“Data terakhir yang saya terima, di Provinsi Sumbar untuk pelaksanaan vaksin relatif rendah. Sementara testing PCR lebih tinggi dan bahkan nomor satu di Indonesia. Ini prioritas saya. Perlu monitoring. Kalau pelaksanaan vaksin mencapai 100 persen tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi,” ungkap Hamdani, saat silahturahmi dengan awak media, Kamis malam (18/2) di Istana Gubernur.
Diungkapkannya, ketika Pemprov Sumbar dipimpin seorang Plh (Pelaksana Harian), ada banyak program yang tidak dapat dilaksanakan. Terutama program-program penangan Covid-19 yang membutuhkan anggaran besar. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih enggan.
Alasannya, untuk melaksanakan program tersebut, OPD membutuhkan kewenangan yang sama dengan gubernur definitif. Sehingga dapat melahirkan kebijakan, baik berupa Pergub untuk menjabarkan Perda. Dengan itu Kementrian Dalam Negeri menunjuk Penjabat Gubernur, sehingga memiliki kewenangan yang sama dengan gubernur definitif, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Selain menjadikan program vaksinasi sebagai prioritas, Hamdani juga akan fokus pada penanganan Covid-19. “Dengan adanya instruksi Mendagri terkait penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat mikro kelurahan dan desa, walau di tujuh provinsi lain. Namun kepala daerah di Sumbar perlu mencermati. Khususnya di wilayah yang zona merah dan orange,” terangnya.
Sehari menjabat sebagai Pj Gubernur Sumbar Hamdani langsung mengadakan rapat koordinasi penanganan Covid-19 dan vaksinasi dengan Satgas Covid-19 Sumbar di Auditorium, Jumat (19/2). Harus ada keterpaduan program penangan covid-19 kabupaten/kota dengan Pemprov.
Rapat itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi, Jubir Satgas Covid-19 Sumbar Jasman Rizal, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi dan beberapa Direktur Utama Rumah Sakit Daerah serta kepala dinas kesehatan yang mengikuti secara virtual.
Dalam rapat tersebut yang dilaksanakan di Auditorium, Jumat (19/2/2021), Pj Gubernur Sumbar tegaskan tenaga kesehatan (Nakes) tetap menjadi barometer vaksinasi bagi masyarakat. Kalau semua Nakes sudah di vaksin tentunya masyarakat akan mengikutinya.
"Tugas dari provinsi, adalah melakukan evaluasi analisis dan monitoring di daerah karena vaksinnya ada di Kabupaten Kota," sebutnya.
Pemprov Sumbar bisa memastikan dengan adanya vaksin para tenaga kesehatan bisa lebih terjamin kesehatannya dalam menangani Covid-19. Selain itu, ia juga mengimbau kepada semuanya agar terus menerapkan protokol kesehatan. Walaupun proses vaksinasi saat ini sudah berjalan, protokol kesehatan harus tetap dilakukan.
"Kita prioritaskan tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan publik terlebih dahulu, kami berharap Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara optimal agar benar-benar memprioritaskan mereka karena mereka yang terdepan mengatasi Covid-19," kata Hamdani.
Selain itu, Hamdani menerangkan pentingnya vaksinasi, agar masyarakat bisa memahami berapa pentingnya vaksinasi tersebut. Meski tergolong aman, sama seperti tenaga kesehatan ada sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi calon penerima kelompok ini. Pemerintah memastikan prinsip kehati-hatian diterapkan dalam prosesnya. Selain interval penyuntikan, ada tahapan lain yang diberlakukan.
Tahapan itu, yakni, tekanan darah dan suhu, sama dengan kategori lain, yaitu suhunya mesti 37,5 derajat celcius ke bawah dan tekanan darahnya tidak boleh lebih dari 180/110 mmHg. Kemudian, ditambah dengan wawancara sebelum dilakukan penyuntikan kepada lansia, sebagai wujud kehati-hatian.
Hamdani berharap bisa bekerjasama semua pihak saling berkoordinasi untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Sumbar. "Jadi pengecekan, pengawasan, dan verifikasi penerima vaksin harus mereka laksanakan sebaik-baiknya. Karena dengan bekerjasama akan membuahkan hasil yang baik," ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, Pj Gubernur Sumbar berharap setiap Kabupaten/Kota Sumbar bisa tiap hari berkoordinasi dengan Provinsi dalam pelaksanaan vaksinasi. Pemprov Sumbar juga dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik dan transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/ stock piling, keamanan, dan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat.
"Jadi penanganan Covid-19 itu saya ingin garis bawahi kepada teman-teman semua harus dilakukan secara bersama-sama, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota," ujarnya.
Lanjut Hamdani menekankan agar pemda terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan Covid-19 sampai pada level pemerintahan terdepan yaitu desa dan kelurahan. YL
0 Comments