 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menilai dana masyarakat Minangkabau |
PADANG, KITAPUNYA.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menilai dana masyarakat Minangkabau di perantauan yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, dana tersebut sebaiknya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga diarahkan pada kegiatan investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi langkah Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk menyusun strategi peningkatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Bima menyebutkan, Sumbar mempunyai berbagai potensi ekonomi yang dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara optimal melalui perencanaan yang tepat dan pengembangan ekosistem usaha yang kuat.
Ia menilai, percepatan ekonomi daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran belanja pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat perantauan dan dunia usaha, agar aktivitas ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 8 persen pada 2029.
Menurut Mahyeldi, langkah percepatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi daerah setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang 2025 tercatat sebesar 3,37 persen. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan dan kerugian yang ditaksir mencapai Rp33,527 triliun. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan sebesar Rp21,45 triliun.
Dampak bencana tersebut cukup besar mengingat enam daerah yang terdampak memberikan kontribusi sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan perekonomian Sumbar mulai bergerak menuju pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen, kemudian tercatat 4,54 persen pada triwulan II. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester pertama 2026 mencapai 4,77 persen.
Mahyeldi mengatakan, perkembangan tersebut perlu dijaga melalui berbagai langkah strategis, di antaranya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperluas hilirisasi, memperkuat UMKM, membangun konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, serta mengoptimalkan belanja pemerintah agar memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Lebih dari itu, peningkatan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, bertambahnya pendapatan, berkurangnya angka kemiskinan, dan meningkatnya daya beli.
Untuk mewujudkan target tersebut, Mahyeldi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun program kerja yang terukur sesuai potensi dan permasalahan di daerah masing-masing.
Penyusunan rencana itu harus mencakup penentuan lokasi kegiatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga koordinasi dan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan dan perencanaan, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dalam meningkatkan investasi, produktivitas, pengembangan industri hilir, serta memperkuat hubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem usaha merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Menurut Sonny, keberadaan UMKM dalam jumlah besar perlu didukung dengan hubungan kemitraan yang lebih kuat bersama industri berskala besar. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat terlibat dalam rantai pasok industri dan ikut merasakan manfaat dari perkembangan sektor tersebut.
Ia mengambil contoh Jepang yang berhasil mempertahankan peran UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok komponen dan suku cadang. Pola kemitraan tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah di Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulan.
Selain penguatan ekosistem usaha, Sonny juga mengingatkan pentingnya ketersediaan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Salah satunya melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
Ia turut meminta jajaran BPS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD). Sinergi tersebut diperlukan agar program percepatan ekonomi dapat dirancang berdasarkan data dan kebutuhan riil setiap wilayah.(def)
