 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan Peninjauan |
PADANG, KITAPUNYA.ID – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur prioritas menjelang akhir 2026. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang, Fadly Amran, turun langsung meninjau beberapa lokasi pembangunan jalan dan drainase.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat infrastruktur kota, sekaligus mendukung pemulihan pascabencana yang berkelanjutan. Dalam kegiatan itu, Fadly didampingi Anggota DPRD Kota Padang Rafdi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, serta Camat Pauh Yandry.
Ada empat titik yang menjadi sasaran kunjungan, yakni pembangunan Jalan Lingkar Limau Manis menuju Kampus Universitas Andalas (Unand), pemasangan turap di sekitar Jembatan Batu Busuk, pengerjaan betonisasi jalan menuju Hunian Tetap (Huntap) Sungkai, serta pembenahan drainase di kawasan Pasar Ambacang.
Usai melihat langsung perkembangan pekerjaan, Fadly menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas PUPR atas pelaksanaan proyek yang dinilai masih sesuai dengan perencanaan. Ia berharap seluruh pengerjaan dapat dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Fadly meminta Dinas PUPR mengoptimalkan penyelesaian setiap proyek agar akses transportasi warga semakin baik. Selain menunjang aktivitas masyarakat, pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi bencana dalam jangka panjang.
"Kami meminta Dinas PUPR Kota Padang agar mempercepat penyelesaian seluruh pekerjaan ini. Dengan begitu, akses masyarakat dapat segera menjadi lebih baik dan infrastruktur yang dibangun bisa mendukung upaya penanggulangan bencana secara berkelanjutan," kata Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Limau Manis memiliki panjang sekitar 4 kilometer dengan anggaran sebesar Rp8 miliar. Hingga saat ini, progres pengerjaannya telah mencapai 54 persen.
Menurut Malvi, pekerjaan tersebut tidak sebatas pengaspalan jalan, tetapi juga meliputi pembangunan dinding penahan tanah atau turap. Fasilitas ini diperlukan untuk memperkuat konstruksi jalan sekaligus mengantisipasi potensi longsor di kawasan tersebut.
Ia menambahkan, keberadaan jalan lingkar ini diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Pembangunan tersebut juga menindaklanjuti kebutuhan akses yang disampaikan pihak Universitas Andalas, terutama untuk menunjang mobilitas masyarakat yang hendak menuju rumah sakit.
"Jalan ini merupakan salah satu akses alternatif untuk mengurai kemacetan. Selain itu, terdapat permintaan dari pihak Universitas Andalas agar akses jalan tersebut dapat diperbaiki, sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat, khususnya warga yang menuju rumah sakit," jelas Malvi.
Untuk kawasan Batu Busuk, penanganan infrastruktur mencakup perbaikan jalan dari Simpang Batu Busuk hingga jembatan sepanjang 600 meter. Pekerjaan lainnya meliputi pembenahan oprit jembatan, pembangunan turap, serta pembukaan jalan baru dengan panjang sekitar 120 meter. Secara keseluruhan, proyek penanganan di kawasan Kampung Tanjung tersebut mencapai 1,8 kilometer.
Pekerjaan berikutnya berada di kawasan Huntap Sungkai. Di lokasi ini, Dinas PUPR tengah menyelesaikan betonisasi jalan sepanjang 850 meter. Pembangunan jalan beton tersebut menjadi kebutuhan penting untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas warga yang tinggal di kawasan hunian relokasi.
Adapun di kawasan Pasar Ambacang, pembenahan saluran drainase dilakukan pada kedua sisi Jalan Dr. Moh. Hatta dengan total panjang sekitar 1,2 kilometer. Perbaikan ini dinilai mendesak karena sejumlah saluran lama mengalami kerusakan dan sebagian tertutup bangunan warga. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak dapat berfungsi secara optimal.
Fadly menegaskan, seluruh pembangunan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Padang dalam mengurangi risiko bencana. Ia mengingatkan bahwa proses penanganan dan pemulihan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan dan dukungan berbagai pihak.
"Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan pengendalian dan penanganan secara terpadu, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta seluruh elemen terkait. Kita harus bergerak bersama agar penanganan dan pemulihan dapat berjalan berkesinambungan," ujarnya.
Melalui percepatan pembangunan yang terencana dan terintegrasi, Pemko Padang berharap kualitas infrastruktur semakin meningkat, arus lalu lintas lebih lancar, serta kegiatan ekonomi masyarakat semakin berkembang. Di sisi lain, berbagai proyek tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana.(def)
