SIJUNJUNG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan serius dalam penanganan stunting, di mana angka prevalensi stunting di Sumbar pada tahun 2024 dilaporkan naik menjadi 24,9%, dari sebelumnya 24,2% pada tahun 2023.
Menyikapi hal ini, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sijunjung segera menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Balerung Lansek Manih pada Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ini , bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Gubernur Targetkan Prevalensi 20,5% Tahun 2025
Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dr. Herlin Sridiani, M.Kes, selaku narasumber, menyampaikan bahwa stunting telah ditetapkan sebagai Isu Prioritas Nasional. Dinas P3AP2KB berharap penanggulangan stunting di Sumbar semakin sinergis, sehingga pada tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni sebesar 20,5%.
Dr. Herlin Sridiani menyoroti data bahwa di Sumbar terdapat sebanyak 20.924 orang keluarga berisiko , meliputi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Baduta (usia 0-23 bulan).
“Angka 20.924 orang ini adalah angka keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting bawaan. Jika hal ini tidak kita carikan jalan keluarnya secara bersama-sama, maka mustahil angka prevalensi stunting di Sumatera Barat bisa kita turunkan ,” tegasnya.
Salah satu upaya yang ditekankan adalah penanganan secara Holistik, Integratif, dan berkualitas melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) , terutama bagi 20.924 keluarga berisiko tersebut.
Rakor ini dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sijunjung beserta OPD terkait.
Kepala Dinas P3AP2KB berharap seluruh pihak, termasuk BAZNAS, BUMD, BUMN, perbankan, dan stakeholder lainnya, dapat mengambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.
Percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terkonvergensi , dimulai sejak masa Prakonsepsi sampai dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Tiga pendekatan yang digunakan dalam percepatan penurunan stunting adalah pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.
Untuk mencapai target ini, TPPS harus melaksanakan 19 indikator pencapaian target antara, 72 indikator pencapaian target pelaksanaan, dan 42 indikator dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).
Narasumber yang mengisi kegiatan ini antara lain:
H. Iraddatillah, S.Pt (Wakil Bupati Kab. Sijunjung).
Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si (Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar).
Bappeda Prov. Sumbar (Materi: Peningkatan Aksi Konvergensi).
Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (Materi: Intervensi Spesifik).
Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DAK NON Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2025.
Dr. Herlin Sridiani meminta TPPS untuk mengagendakan pertemuan rutin setiap bulan dan berharap langkah awal ini menjadi komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting di Sumbar.
0 Comments