JAKARTA-Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti serius kasus tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Nevi menegaskan bahwa dampak kasus ini meluas, tidak hanya mencakup kerugian fiskal, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan merusak kedaulatan ekonomi nasional.
“Negara kehilangan potensi besar dari sumber daya strategis seperti timah dan logam tanah jarang. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut kedaulatan sumber daya dan masa depan industri nasional,” ujar legislator asal Sumbar II ini di Jakarta, Senin (7/10/2025).
Desakan Empat Langkah Konkret Fraksi PKS
Untuk menjamin penanganan yang sistematis dan transparan, Fraksi PKS yang diwakili Nevi Zuairina mendorong empat langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah:
1. Audit Forensik dan Valuasi Independen
Fraksi PKS mendesak dilakukannya audit forensik dan inventarisasi aset secara menyeluruh atas seluruh hasil sitaan, termasuk smelter, timah, dan mineral monasit. Audit ini harus disertai valuasi independen yang dilakukan oleh lembaga profesional seperti BPK atau pakar mineral agar nilai aset yang diselamatkan terukur secara objektif.
2. Pengamanan Situs Ketat Lintas Lembaga
Nevi menekankan pentingnya pengamanan situs (site) yang disita secara ketat untuk mencegah pencurian dan penjualan aset lanjutan. Ia menegaskan koordinasi lintas lembaga seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai mutlak dilakukan agar seluruh lokasi tambang yang disita benar-benar aman.
3. Pemulihan Lingkungan dengan Biaya Ditanggung Pelaku
PKS mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup segera menyusun rencana pemulihan lingkungan. Biaya reklamasi dan rehabilitasi harus dibebankan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Nevi juga mengusulkan agar sebagian hasil penjualan aset sitaan dapat dialokasikan untuk mendanai proses pemulihan tersebut.
4. Pemulihan Sosial-Ekonomi Masyarakat
Anggota DPR Komisi VI ini menambahkan bahwa pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas. Pemerintah didorong untuk menyediakan pelatihan kerja dan kompensasi yang adil bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Nevi Zuairina menyimpulkan bahwa kasus Babel ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berbasis transparansi, teknologi, dan akuntabilitas. "Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” pungkasnya.
0 Comments