Berita Pilihan

Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian

 


JAKARTA, KITAPUNYA.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pemerintah agar megaproyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir. 

Perlindungan terhadap nelayan, kelestarian ekosistem mangrove, serta keberlanjutan lahan pertanian produktif harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Peringatan keras tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Jakarta, yang membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta progres perencanaan proyek GSW.

"Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah melindungi kawasan Pantura dari ancaman banjir rob dan abrasi. Namun, pembangunan ini jangan sampai justru mengorbankan nelayan, merusak mangrove, menghilangkan sawah produktif, atau membuka ruang reklamasi untuk kepentingan properti komersial," tegas Nevi.

Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini secara khusus menyoroti desain Segmen 3 Teluk Jakarta yang mencantumkan rencana pembangunan dua pulau buatan seluas sekitar 700 hektare dan shorebase seluas 300 hektare. Ia mendesak BOPPJ untuk memberikan penjelasan rinci mengenai peruntukan daratan baru tersebut sekaligus membuka skema pembiayaan serta investasinya secara transparan kepada publik.

Tak hanya soal desain, Nevi juga mengkritisi tajam postur anggaran BOPPJ tahun 2027 yang mencapai Rp481,1 miliar. Dari total pagu tersebut, alokasi untuk pemberdayaan komunitas pesisir tercatat hanya sebesar Rp7,91 miliar atau sekitar 1,64 persen, sedangkan anggaran monitoring dan evaluasi hanya dipatok Rp1,15 miliar.

"Anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir harus diperkuat. Nelayan dan pembudidaya tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan yang berlangsung di ruang hidup mereka sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menuntut jaminan perlindungan terhadap kawasan mangrove dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menegaskan seluruh persyaratan lingkungan serta izin pemanfaatan ruang laut wajib dipenuhi secara tuntas sebelum alat berat konstruksi mulai bekerja di lapangan.

Untuk memastikan proyek berjalan selaras tanpa tumpang tindih kepentingan, Nevi meminta BOPPJ memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah setempat.

"Keberhasilan Giant Sea Wall akan diukur selain dari kokohnya tanggul, juga dari terjaganya ekosistem, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir," pungkas Nevi Zuairina.

Baca Juga
Berita Terbaru
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
  • Kawal Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura, Nevi Zuairina Desak Jaminan Nasib Nelayan, Mangrove, dan Lahan Pertanian
Posting Komentar