 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah |
BUKITTINGGI, KITAPUNYA.ID – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak pondok pesantren untuk memperluas perannya, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan penyebaran dakwah Islam, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi syariah di tengah masyarakat.
Salah satu langkah yang dinilai penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan serta perluasan akses terhadap layanan perbankan syariah.
Ajakan itu disampaikan Mahyeldi ketika menjadi pembicara utama sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Mahyeldi menjelaskan, pengembangan ekonomi syariah melalui pesantren merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
Ia menilai pesantren memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
"Pesantren tidak cukup hanya berperan dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Lebih dari itu, lembaga ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah yang tumbuh dari masyarakat," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat saat ini memiliki sebanyak 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan syariah, salah satunya Bank Nagari.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan sistem pengelolaan keuangan pesantren dapat semakin tertata, transparan, modern, serta mampu mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Mahyeldi turut menekankan perlunya peningkatan inklusi keuangan syariah di Sumatera Barat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah di Sumbar tercatat sebesar 55,62 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang berada pada posisi 43,07 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada tingkat inklusi atau penggunaan layanan keuangan syariah. Sumbar baru mencatat angka 12,62 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 13,24 persen.
"Data tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah sudah cukup baik. Meski demikian, penggunaannya masih harus terus didorong. Masyarakat perlu didorong agar tidak sekadar memahami, tetapi juga memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah dalam aktivitas sehari-hari," jelasnya.
Ia berharap Bank Nagari dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun ekosistem ekonomi pesantren. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui digitalisasi transaksi keuangan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, hingga pengembangan wakaf produktif.
Selain penguatan kelembagaan, Mahyeldi juga menilai para santri perlu mendapatkan pembekalan mengenai literasi keuangan dan ekonomi syariah. Dengan begitu, mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil peluang di tengah perkembangan zaman.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan bahwa pondok pesantren mempunyai jaringan aktivitas ekonomi yang cukup kompleks. Di dalamnya terdapat yayasan, koperasi, lembaga wakaf, serta berbagai unit usaha yang dapat dikembangkan secara produktif.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Bank Nagari menyatakan kesiapannya menghadirkan layanan perbankan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap pesantren.
"Bank Nagari siap mengembangkan sistem maupun aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pondok pesantren," kata Gusti Candra.
Sejumlah fasilitas yang disiapkan meliputi transaksi nontunai atau cashless, integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pendidik, transaksi keuangan unit usaha pesantren, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui sistem digital.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi di lingkungan pesantren harus memberikan dampak lebih luas daripada sekadar mengalihkan pembayaran tunai ke sistem elektronik.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu mempercepat proses pelayanan, mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi optimistis penerapan layanan keuangan syariah berbasis digital dapat semakin berkembang. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memberikan dampak positif bagi para santri dan masyarakat luas.(def)
