Berita Pilihan

Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026

PALEMBANG, KITAPUNYA.ID- Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan akselerasi transformasi digital. 

Komitmen strategis tersebut mengemuka dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Palembang, 17–19 November 2026.

Diikuti oleh 30 Komisi Informasi dari berbagai provinsi di Tanah Air, forum nasional ini mengusung tema besar "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045". Dalam agenda tersebut, KI Sumbar diwakili langsung oleh Ketua Idham Fadli dan Wakil Ketua Mona Sisca.

Ketua KI Sumbar, Idham Fadli, menilai forum Rakornas menjadi titik temu krusial untuk menyelaraskan visi sekaligus memperkokoh posisi kelembagaan pengawal keterbukaan informasi di daerah.

"Agenda ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi, dengan memadukan bulir pikiran, gagasan, ide, dan solusi demi kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," ujar Fadli.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam sambutannya mengingatkan bahwa kerja-kerja penguatan kelembagaan dan reformasi digital tidak bisa dipikul oleh Komisi Informasi semata. Diperlukan kolaborasi aktif dari seluruh badan publik dan pemangku kepentingan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat, jelas, mudah diakses, dan akurat dapat terpenuhi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang hadir sebagai pembicara kunci (keynote speaker), menyoroti urgensi keterpaduan antara data yang presisi dan strategi komunikasi publik yang efektif. Menurutnya, transparansi adalah fondasi utama dalam merawat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

"Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," tegas Syahganda dalam paparannya bertajuk Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi.

Menutup rangkaian agenda tersebut, Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, menekankan agar seluruh rumusan strategis yang lahir dalam Rakornas 2026 segera diturunkan menjadi kerja-kerja lapangan yang terukur.

"Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi semata, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai ide positif menjadi program dan aksi nyata. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar berdampak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," pungkas Mona.

Baca Juga
Berita Terbaru
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
  • Perkuat Kelembagaan Menuju Indonesia Emas 2045, KI Sumbar Kawal Transparansi Badan Publik Lewat Rakornas 2026
Posting Komentar