Transisi Energi Dipercepat, Nevi Zuairina: Kebijakan Etanol Wajib Hati-hati dan Berpihak Industri Lokal

 

Anggota DPR RI Nevi Zuairina. Ist

JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan kebijakan campuran etanol 10 persen dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) atau E10. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk mendorong energi bersih dan menekan impor BBM.

Namun, politisi PKS ini memberikan catatan kritis bahwa transisi menuju E10 harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian, tidak boleh tergesa-gesa.

"FPKS mendukung transisi energi bersih, tapi kebijakan etanol ini jangan tergesa-gesa. Infrastruktur, pasokan bioetanol dalam negeri, dan yang terpenting, kesiapan kendaraan lama milik masyarakat, harus benar-benar dipastikan aman," tegas Nevi di Jakarta.

Ancaman Ketergantungan Impor Etanol

Nevi menyoroti risiko kebijakan E10 jika tidak didukung oleh industri lokal yang kuat. Ia khawatir tujuan mengurangi impor BBM justru beralih menjadi ketergantungan baru pada impor etanol.

"Pemerintah harus serius mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pabrik etanol di dalam negeri dan memberikan insentif masif kepada industri lokal. Kebijakan ini harus berpihak pada kemandirian energi nasional," jelas legislator asal Sumatera Barat II ini.

Jaminan Keamanan Konsumen dan SPBU

Anggota DPR ini juga mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan perlindungan konsumen yang konkret, terutama bagi pemilik kendaraan lama.

"Masyarakat harus diberi edukasi yang cukup agar tidak khawatir. Paling penting, harus ada jaminan bahwa kendaraan mereka aman. Jika ada kendaraan lama yang berpotensi rusak, pemerintah wajib memberikan insentif atau kompensasi agar konsumen tidak dirugikan," ujarnya.

Selain itu, Politisi PKS ini juga meminta dukungan insentif bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar mampu menyesuaikan fasilitas, termasuk tangki dan pipa, agar tahan terhadap korosi etanol.

Nevi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semangat menuju Net Zero Emission 2060 harus tetap diiringi oleh kesiapan teknis, transparansi, keadilan bagi masyarakat, dan keberpihakan pada industri dalam negeri.