 |
| Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sumbar, Desra Elena. Ist |
Mereka adalah "aset" utama yang menentukan terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045. Namun, potensi ini akan layu sebelum berkembang jika mereka terus menjadi korban kekerasan dan pelecehan, menghalangi mereka untuk tumbuh kembang optimal sebagai "Generasi Emas."
Inilah inti pesan yang digaungkan dalam Workshop Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan Menuju Sumbar Tangguh 2045 (Pantau Sumbar 2025) yang diselenggarakan pada Rabu, 24 September 2025.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sumbar, Desra Elena, menekankan bahwa cita-cita menciptakan generasi penerus tidak hanya soal kecakapan dan bakat, tetapi juga tentang kesehatan, ketangguhan, dan, yang terpenting, perlindungan yang memadai. "Sayangnya, masih banyak perempuan dan anak yang belum menikmati rasa aman dan mendapat perlindungan yang layak," ujar Desra Elena.
Workshop ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor yang secara langsung berorientasi pada pencegahan kekerasan. Sinkronisasi ini vital agar setiap instansi dan elemen masyarakat dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sebagai tindak lanjut, DP3AP2KB Sumbar kini aktif menyusun rencana aksi terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perguruan tinggi, media, hingga dunia usaha—untuk merumuskan langkah nyata.
 |
| Dua narasumber Workshop Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan Menuju Sumbar Tangguh 2045 (Pantau Sumbar 2025) yang diselenggarakan pada Rabu, 24 September 2025. Dok Kitapunya.id |
Alarm Kasus Kekerasan: Angka yang Mendesak Aksi Nyata
Pentingnya inisiatif ini semakin mendesak mengingat data miris yang dipaparkan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Sumbar, Herlin Sridiani, dalam sambutannya. Ia mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumbar masih berada di level tinggi, bahkan menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2021. Realita di lapangan diperkirakan jauh lebih buruk, sebab banyak korban yang enggan melapor karena rasa takut atau malu.
Berdasarkan data yang masuk di Simponi, hingga Agustus 2025, tercatat 155 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, kekerasan terhadap anak jauh lebih banyak, mencapai 500 kasus yang dilaporkan. Angka-angka ini adalah alarm keras yang menuntut respons kolektif dan terpadu.
Untuk merespons tantangan ini, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang: Rahma Dien, Penyuluh Sosial Dinas Sosial Sumbar, memaparkan materi “Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Perempuan,” dan Devi Diany, Wakil Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar, membahas “Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemberitaan Media.”
Peserta yang terlibat pun merupakan representasi menyeluruh dari ekosistem perlindungan, melibatkan seluruh Dinas P3AP2KP kabupaten/kota se-Sumbar, serta unsur penyahelix (pemangku kepentingan) yang mencakup:
Kelompok Masyarakat: HIMPSI Sumbar, P2TP2A Sumbar, MUI, Bundo Kanduang, PHRI, HWDI, dan WCC Nurani Perempuan.
Akademisi: Satgas PPK dari berbagai universitas ternama, termasuk Unand, UNP, UIN Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta, dan universitas swasta lainnya.
Serta perwakilan dari media dan dunia usaha.
Keterlibatan multisektor ini mencerminkan komitmen Sumbar bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi fondasi kolektif menuju Sumbar Tangguh dan terwujudnya Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan, yang utama, terlindungi.
0 Comments