 |
| Pemberian penghargaan kepada pemerintah Agam yang diwakili Setdakab setempat. Ist |
PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmennya menjadikan program penyediaan perumahan bukan sekadar urusan membangun dinding, melainkan fondasi utama peningkatan martabat dan kesejahteraan rakyat. Komitmen ini dikukuhkan dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, secara langsung menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat. Forum ini menjadi momentum krusial untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi hambatan, dan mempercepat dukungan terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat.
Melawan Backlog dengan Komitmen Lintas Sektor
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa penyediaan rumah adalah kebutuhan dasar yang menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan pembentukan karakter keluarga.
"Pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat," ujar Gubernur.
Mahyeldi juga menyoroti peran strategis perumahan dalam ekonomi daerah. Tekanan pada sektor perumahan, mulai dari sewa hunian hingga harga bahan bangunan,seringkali menjadi sumber utama inflasi daerah.
Tantangan di Sumbar masih besar, terutama tingginya backlog perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan keterbatasan lahan di perkotaan yang mendongkrak harga. Data nasional dari Dirjen Imran menunjukkan skala masalah ini: 9,9 juta Kepala Keluarga (KK) belum memiliki rumah, dan 26,9% atau 4,9 juta KK tinggal di rumah yang tidak layak huni.
"Wajar Bapak Presiden mengagaskan 3 juta rumah ini," tegas Dirjen Imran. "Ini adalah amanah konstitusi yang menjadi kewajiban pemerintah."
Kebijakan Pro-Rakyat: Pembebasan BPHTB dan PBG
Untuk mempercepat pencapaian target dan meringankan beban MBR, kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Di Sumbar, upaya kolektif ini mulai membuahkan hasil. Tahun 2025 tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR—baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas—yang didanai dari APBD, CSR, dan rumah subsidi.
Dirjen Imran menekankan agar pemerintah daerah tidak multi-tafsir dan wajib mengimplementasikan pembebasan biaya PBG dan BPHTB. "Keberhasilan pembangunan perumahan ini bisa menghasilkan indikator memberantas kemiskinan, bahkan menopang target 8 persen pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2029," tambahnya.
Apresiasi Tertinggi untuk Inovasi dan Kearifan Lokal
Di akhir rapat, apresiasi diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai paling berkontribusi dalam mendukung program "Tiga Juta Rumah" dan inisiatif kemudahan perizinan bagi MBR:
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Sumbar.
Wali Kota Padang meraih penghargaan khusus atas inisiatif pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR.
Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah Sumbar diapresiasi sebagai Bank Penyalur FLPP terbanyak.
DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar mendapat penghargaan atas kontribusi pembangunan perumahan khusus MBR.
Penghargaan penganggaran terbaik APBD bidang perumahan diraih oleh Kabupaten Kep. Mentawai (deliniasi Pesisir, 273 unit), Kota Padang Panjang (deliniasi perkotaan, 127 unit), dan Kabupaten Agam (deliniasi pedesaan, 102 unit).
Gubernur Mahyeldi berharap pembangunan perumahan di masa mendatang tidak hanya layak huni dan tahan bencana, tetapi juga berbasis kearifan lokal dan mencerminkan identitas budaya Minangkabau. Sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama untuk mewujudkan Sumbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
0 Comments