Foto bersama |
Awalnya BBPPKS Padang tersebut hanya difungsikan sebagai balai diklat, kemudian mulai tahun 2023 fungsinya telah dirubah menjadi Badan Multi Layanan untuk sarana penanganan atau perawatan berbagai permasalahan sosial sesuai program Kemensos.
"Luar biasa perhatian Ibu Menteri untuk berbagai permasalahan sosial masyarakat di Sumbar. Salah satunya dengan merubah fungsi BBPPKS Padang menjadi Badan Multi Layanan, sehingga manfaatnya menjadi lebih kongkrit untuk masyarakat," ungkap Mahyeldi saat mendampingi Menteri Sosial RI menyerahkan bantuan untuk lansia penyandang disabilitas di BBPPKS Padang, Minggu (28/5/2023).
Gubernur Mahyeldi dalam keterangannya, berkomitmen untuk lebih meningkatkan sinergitas dengan Kemensos. Terutama dalam penanganan berbagai permasalahan sosial di Sumbar. Ia mengaku itu akan menjadi fokusnya kedepan melalui Dinas Sosial Prov. Sumbar.
"Ke depan, kita akan optimalkan sinergitas kita dengan Kemensos melalui dinas sosial," ujar Mahyeldi
Di samping itu, dalam kunjungan tersebut Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp438.250.000 dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang kepada lansia di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27.
Risma mengatakan, BBPPKS Padang dan Sentra Alyatama Jambi sebagai UPT Kemensos berkolaborasi dalam penanganan dan pemberian pelayanan kepada Lansia yang terdaftar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) asal Kab. Dharmasraya.
"Bantuan tersebut terdiri dari bantuan pembiayaan isbat nikah bagi 64 lansia, bantuan permakanan bagi 56 lansia, dan pembiayaan bimtek peningkatan kepedulian dan perawatan bagi 550 duta lansia," ujar Mensos Risma.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial RI didampingi oleh Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar.
Selain itu juga ada, Anggota Komisi VIII DPR RI Wulan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, Kepala BBPPKS Padang Hasyim, Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahuddin dan Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nursyamsu. Rel
0 Comments