Bertahun-tahun tak Bergaji, Petugas Inseminasi Buatan Mengadu ke DPRD

Tuesday, 11 October 2022 : 18:32

 

 Para petugas inseminasi buatan di Kabupaten Tanah Datar, saat mengadukan nasib mereka kepada pimpinan dan anggota DPRD. Selain dihadiri pimpinan dewan dan jajaran komisi II, pertemuan juga diikuti kepala Dinas Pertanian dan Kepala BKPSDM Tanah Datar.

TANAH DATAR-Bekerja mencapai 14 tahun dengan jam kerja yang harus siaga 24 jam, ternyata petugas inseminasi buatan (IB) tidak memperoleh gaji dan tunjangan dari pemerintah. Saat dilakukan pendataan pegawai non-ASN, mereka gagal pula karena ditolak aplikasi.

Risau dengan kenyataan yang dihadapi, akhirnya sebanyak 16 orang petugas IB mengadukan nasib mereka ke DPRD Tanah Datar. Harapannya, wakil rakyat itu dapat membantu mencarikan solusi, sehingga nasib mereka jadi jelas dan pendapatan pun punya kepastian.

“Kami adalah petugas IB dengan status sebagai tenaga sukarela. Tidak ada gaji, tidak pula tunjangan dan bantuan biaya transportasi. Kalau pun ada, kami mendapat Rp30 ribu dari setiap penyuntikan yang dilakukan. Penghasilan seperti itu jelas tidak cukup untuk biaya hidup,” ujar Afwandi, salah seorang petugas IB mewakili rekan-rekannya.

Afwandi mengutarakan hal, Selasa (11/10), saat bertemu dengan Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra, Ketua Komisi yang membidangi pertanian Surva Hutri, Para Anggota Komisi; Eri Hendri, Kamrita, dan dan Herman Sugiarto, didampingi Sekretaris DPRD Yuhardi.

Selain jajaran legislatif, pertemuan itu juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Datar  Jasrinaldi, Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani, dan beberapa orang kepala bidang terkait.

Menurut Afwandi, pekerjaan yang mereka lakoni selama ini tidak hanya melakukan penyuntikan ternak dalam program inseminasi buatan, tetapi juga mengobati sapi yang sakit, membantu sapi yang akan melahirkan yang jamnya tidak menentu.

“Hanya yang Rp30 ribu sekali penyuntikan itu saja yang diterima dari negara, mungkin dananya bersumber dari APBN. Kami tidak boleh menerima uang jasa dari peternak atau masyarakat yang menerima jasa kami. Bantulah kami agar bisa mendapat penghasilan yang patut,” ujarnya.

Mendapat informasi seperti yang dikeluhkan Afwandi dan kawan-kawan itu, Anton Yondra yang memimpin pertemuan beserta Ketua Ronny dan para pimpinan beserta anggota dewan yang hadir meminta agar Jasrinaldi dan Sri menjelaskan duduk persoalannya, sehingga didapat solusi terbaik.

“Kami telah upayakan agar mereka bisa masuk pendataan, tapi tak bisa juga masuk ke aplikasi. Mungkin ada persyaratan atau ketentuan yang tak terpenuhi. Kami juga berharap ada solusi terbaik,” jawab Sri.

Sementara Jasrinaldi menyebut, yang dilakukan saat ini adalah pendataan yang dilakukan pemerintah pusat, dalam usaha memetakan kondisi kepegawaian, karena pemerintah akan mengambil kebijakan. “Intinya adalah pendataan, bukan pengangkatan,” jelasnya.

Pendataan itu, katanya, menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Untuk bisa data seseorang bisa diterima aplikasi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), memenuhi ketentuan usia dan masa kerja yang telah ditentukan.

Hal lain, jelasnya, seseorang pegawai non-ASN bisa diterima aplikasi pendataan bila mendapatkan honorarium dari APBN untuk instansi pusat, dan APBD untuk instansi daerah.

Mendapat penjelasan demikian, para pimpinan dan anggota DPRD pun mengajak para petugas IB bersabar dalam mengikuti prosesnya, sekaligus meminta BKPSDM Dinas Pertanian menyiapkan langkah-langkah yang memungkinkan untuk ditempuh, guna membantu para petugas IB itu.

“Legislatis siap membantu dalam penganggarannya, bila memang aturan membolehkan. Kalau ada peluang, kenapa tidak. Kita tunggulah prosesnya, karena tidak bisa dilakukan secara instan,” jelas para anggota DPRD Tanah Datar itu.

Pimpinan dan anggota dewan yang hadir pada pertemuan itu sepakat, persoalan pendataan pegawai non-ASN, pengangkatan pegawai dengan kontrak, dan hal-hal terkait dengan itu adalah masalah krusial. “Kita koordinasikan dengan bupati. Semoga bisa menjadi lebih baik,” ujar Rony dan Anton. MS

Silahkan Dibagikan
Sebelumnya
Berikutnya

0 comments :

Copyright © 2022 Kita Punya - KitaPunya.id - All Rights Reserved
Teruslah Kunjungi Portal Berita Kita Punya